BATARA.info, Jakarta, 1 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monas, Jakarta, menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam menegaskan komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Prabowo Subianto hadir langsung di tengah massa buruh, didampingi Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang disebut sebagai “kado” bagi kaum pekerja di Indonesia.
Salah satunya adalah penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 yang mengatur perlindungan bagi buruh kapal.
Selain itu, pemerintah juga resmi menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi ini mengatur kewajiban jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan bagi pengemudi ojek online serta pembatasan potongan aplikator maksimal 8 persen.
Tidak hanya sektor transportasi, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada nelayan melalui rencana peresmian 1.386 kampung nelayan pada tahun 2026. Presiden menegaskan bahwa langkah ini menjadi tonggak baru dalam sejarah, di mana negara hadir secara lebih konkret dalam mengelola dan melindungi kehidupan nelayan.
Di sektor ketenagakerjaan secara umum, pemerintah juga mengumumkan kenaikan upah minimum serta penambahan program rumah subsidi bagi buruh.
Sementara itu, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) disebut sebagai capaian bersejarah setelah melalui perjuangan panjang selama lebih dari 20 tahun.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang turut hadir dalam peringatan tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah merupakan bentuk nyata keberpihakan kepada pekerja.
“Hari ini kita menyaksikan bahwa negara benar-benar hadir untuk buruh. Kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo bukan sekadar simbolik, tetapi menyentuh langsung kebutuhan pekerja di berbagai sektor,” ujar Dasco.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR akan terus diperkuat untuk memastikan seluruh regulasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.
“Kami di DPR akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pekerja, dari nelayan hingga pekerja rumah tangga,” tambahnya.
May Day 2026 di Monas tidak hanya menjadi ajang peringatan tahunan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan sosial melalui regulasi yang berpihak pada buruh sebagai pilar utama pembangunan nasional.