Batara.info | Anggota Komisi II DPR (DPR RI) Aminurokhman menilai aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digagas KPU RI di Pemilu 2024 sudah menciptakan kegaduhan baru. Salah satu kegaduhan disebabkan oleh melonjaknya perolehan suara salah satu partai peserta Pemilu 2024 di aplikasi Sirekap yang diduga adanya penggelembungan suara.
“Aplikasi (Sirekap) ini menimbulkan kegaduhan baru. Saya tidak tahu yang melakukan penggelembungan itu unsur-unsur yang disengaja, internal atau eksternal. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh KPU,” tandas Aminurokhman, Senin (4/3/2024).
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu meminta KPU RI memastikan aplikasi Sirekap aman dari berbagai gangguan baik internal maupun eksternal. Menurut Amin, sapaan Aminurokhman, jika aplikasi Sirekap mudah diintervensi pihak tertentu akan membuat rakyat semakin tak percaya akan penyelenggara pemilu.
“Berkali-kali KPU menyatakan Sirekap bukan penentu hasil pemilu tapi hanya alat bantu. Namun, karena aplikasi ini dapat diakses oleh publik dan meyakini bahwa itu aplikasi resmi dari penyelenggara maka tidak bisa disalahkan jika persepsi publik menganggap itu sebagai suatu hal yang valid,” urai Amin.
Oleh karenanya, Sekretaris DPW NasDem Jawa Timur itu mendesak KPU RI harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang ditimbulkan dari aplikasi Sirekap. Ia mengungkapkan dirinya pernah mengingatkan KPU soal aplikasi tersebut.
“Karena di Komisi II sejak awal, termasuk saya sendiri, sudah mengingatkan. Apakah server aplikasi ini sudah terhindar dari berbagai gangguan baik internal maupun eksternal. Kan harus dicatat sebagai warning awal,” tandasnya.
Amin berharap, KPU RI tidak hanya sekadar membantah soal serangkaian masalah dalam Pemilu 2024 melalui statement tetapi harus mengatasi masalah tersebut melalui langkah dan tiandakan konkret. [Nasdem/ary]
