Batara.info | Dalam hitungan hari, ratusan juta orang akan menunaikan hak pilihnya untuk menentukan keberlanjutan perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Bagi negara demokrasi seperti Indonesia, sejatinya pemilu adalah alat atau instrumen mempertemukan segala macam perbedaan pandangan terutama politik untuk mencapai sebuah konsensus baru yang harus disepakati semua pihak, setidaknya selama lima tahun ke depan.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, pemilu bukanlah tujuan akhir dari sebuah negara bernama Indonesia. Namun hanya sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Di tengah suasana kampanye yang semakin hangat menjelang hari pencoblosan, Fahira idris mengajak semua anak bangsa terutama para elit untuk refleksi sejenak bahwa pemilu yang saat ini sedang dijalani bangsa ini hanyalah instrumen atau alat.
“Perbedaan pandangan yang semakin meruncing saat ini harus dianggap sebagai proses untuk mencari kandidat mana yang dinilai paling ideal mempercepat tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusi. Pemilu adalah alat untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah dan wakil rakyat yang terpilih secara demokratis dan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan di tangan sejumlah kecil individu atau kelompok yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi,” ujar Fahir Idris di Jakarta (9/2/2024).
Menurut Fahira Idris, gegap gempita penyelenggaraan Pemilu 2024 harus dipandang sebagai fondasi sistem demokrasi agar terus dapat berfungsi dengan baik. Itulah kenapa harus dipastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik.
Pemilu adalah momentum yang dihadirkan secara berkala bagi rakyat sebagai pemegang saham terbesar republik ini untuk memberikan legitimasi pada pemerintahan dan parlemen yang terpilih. Pemilu juga untuk memastikan mereka yang terpilih bekerja berdasarkan kehendak rakyat dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan tertentu.
“Karena pemilu ini hanya instrumen atau alat mewujudkan amanat konstitusi, maka kita semua harus memastikan prosesnya sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan, setelah nanti pemimpin dan wakil rakyat terpilih secara legitimasi, tugas kita sebagai warga negara belum usai. Ini karena, kita masih harus mengawal mereka yang kita pilih agar menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan umum bukan kepentingan segelintir orang,” pungkas Calon Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta pada Pemilu 2024 ini. [ary]
