Batara.info | Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris berharap para calon presiden (capres) memaparkan strategi untuk mengeliminasi tuberkulosis (TB) yang ditargetkan pada 2030 menuju Indonesia bebas TB pada 2050 pada debat terakhir capres (4/2/2024). Isu soal TB penting diurai mengingat berdasarkan Global TB Report 2023 kasus TBC di Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah India.
Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan TB adalah isu kesehatan yang sangat krusial bagi Indonesia. Ini karena, Sebagai penyakit menular, TB akan terus menjadi ancaman serius mengingat semakin tingginya arus globalisasi transportasi dan migrasi penduduk antar negara.
Selain itu, pengobatan TB tidak mudah dan murah bahkan jika tidak ditangani hingga tuntas menyebabkan resistensi obat.
Strategi eliminasi TB harus menjadi agenda utama bidang kesehatan lima tahun ke depan agar tidak terus menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena penyakit ini menular dengan mudah yaitu melalui udara yang berpotensi menyebar di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya.
“Sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi kedua di dunia, Indonesia memiliki beban sangat berat untuk mengeliminasi angka kasus hingga bebas TBC di tahun 2030. Oleh karena itu. saya berharap para capres mau menyinggung strateginya mengeliminasi TB saat debat. Ini karena, TB bukan hanya sekadar menjadi isu kesehatan saja, tetapi juga berkaitan dengan economic lost yaitu kehilangan pendapatan rumah tangga. Menurut WHO, seseorang yang menderita TB diperkirakan akan kehilangan pendapatan rumah tangganya sekitar 3 hingga 4 bulan,” ujar Fahira Idris di Jakarta (4/2/2024).
Saat ini, menurut Fahira, eliminasi TB harus dipercepat mengingat kondisi pengendalian TB tiap tahunnya belum sesuai target. Salah satunya karena kondisi pandemi, sehingga penurunan insidensi TB menjadi 190 per 100.000 pada 2024 diperkirakan sulit untuk dicapai.
Salah satu strategi penting yang bisa ditempuh dalam upaya eliminasi TB adalah intervensi Presiden dalam penguatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan rencana aksi penanggulangan tuberkulosis yang berkesinambungan. Selain soal pemenuhan sumber daya manusia yang memastikan pencatatan dan pelaporan, implementasi teknis program tuberkulosis, sudah saatnya semua provinsi dan kabupaten/kota mengembangkan peraturan tentang jaminan pembiayaan kesehatan untuk mengatasi faktor psikososial pada orang dengan tuberkulosis serta mengalokasikan budget program penanggulangan tuberkulosis.
“Artinya, Indonesia perlu kerja keras untuk menurunkan kasus bahkan mengakhiri TB. Target Pemerintah untuk eliminasi TB pada 2030 dan menuju Indonesia bebas TB 2050 harus dipercepat agar derajat kesehatan masyarakat terus meningkat sehingga beban anggaran kesehatan bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya,” ujar Caleg DPD RI Dapil DKI Jakarta pada Pemilu 2024 ini. [ary]
