Batara.info | Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyuarakan keprihatinannya terhadap upaya Pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali muncul di beberapa wilayah di Indonesia.
Saadiah menyerukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera mengambil tindakan preventif yang efektif, guna mengantisipasi dan menanggulangi potensi kebakaran yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.
Saadiah menyampaikan keprihatinan seriusnya terkait dengan ancaman Karhutla yang kembali menghantui tanah air.
“Berdasarkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemantauan 24 jam terakhir menunjukkan ada 135 titik panas (hotspot) terdeteksi di Indonesia,” ungkap Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Saadiah mengakui bahwa Karhutla bukan hanya merugikan sektor lingkungan, tetapi juga memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat, ekosistem, dan perekonomian nasional.
“Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, saya memandang pentingnya respons cepat dan tindakan preventif dari KLHK,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Maluku ini.
Politisi PKS tersebut juga menegaskan bahwa KLHK harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah dan mengatasi Karhutla.
“Salah satu tuntutan utama adalah peningkatan pengawasan terhadap area hutan dan lahan yang memiliki potensi tinggi terjadinya kebakaran,” pungkasnya.
Saadiah menyarankan penguatan penggunaan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan satelit dan drone, guna mendeteksi dini titik api dan memudahkan penanganan yang lebih efisien yang sampai berita ini diturunkan terdapat 135 titik panas yang terdeteksi, 131 titik skala sedang dan 4 titik skala rendah.
“Tingkat kepercayaan hotspot terbagi menjadi 3 skala. Skala rendah memiliki rentang 0–29, skala sedang 30–79, dan skala tinggi 80–100. Semakin tinggi tingkat kepercayaan hotspot, semakin tinggi juga kemungkinan wilayah tertentu terjadi kebakaran hutan dan lahan,” terang Saadiah.
Saadiah juga mendesak KLHK untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal yang dapat memicu Karhutla.
“Saya menyoroti pentingnya sanksi yang tegas dan efektif sebagai bentuk efek jera bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dalam konteks ini, perlunya koordinasi yang lebih erat antara KLHK, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya,” tegas Saadiah.
Terakhir, Saadiah juga memandang perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya Karhutla dengan mendorong KLHK untuk menggelar kampanye edukasi yang massif dan terarah guna membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan potensi kebakaran diharapkan dapat menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan,” tutupnya. [PKS/ary]
