Wakil Ketua MKD DPR RI R.H. Imron Amin, S.H., M.H. Fraksi Gerindra A.116. Foto Panitia Penyelenggara MKD Awards 2023
BATARA.Info – Enam (6) hari jelang perhelatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Awards, pada Rabu 27 September 2023. Wakil Ketua MKD DPR RI R.H. Imron Amin S.H, M.H dari Fraksi Gerindra mengapresiasi para pejuang etika lembaga DPR RI dalam menggugah kesadaran dalam dirinya yang sangat berdampak dan teladan masyarakat, ujaranya.
Sebelumnya MKD DPR RI telah menyelenggarakan momentum apresiasi ini pada tahun 2022, dan di Tahun 2023 ini kembali menyelenggarakan secara khusus datam agenda MKD Awards 2023 yang secara spesifik memberikan penghargaan kepada figur- figur yang selama ini berkontribusi positif bagi peningkatan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI, jelas Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun dengan nomor A-426 dalam press release yang diterima redaksi Batara.Info, Kamis siang (21/9/2023).
Seperti diketahui, sejak kelahirannya pada tahun 2014 melalui UndangUndang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sebelumnya disebut Badan Kehormatan (BK), telah melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagai garda terdepan penegakan etika kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR lembaga sebagai perwakilan rakyat beroperasi dalam ranah penindakan serta pencegahan.
Dalam kinerja penindakan, kita menyaksikan berbagai kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para Anggota DPR RI berujung pada putusan yang dialamatkan kepada mereka.
Sementara dalam kinerja pencegahan, berbagai upaya strategis dan praktis dilakukan oleh MKD untuk menjaga menjaga marwah dan kehormatan kelembagaan DPR RI. Mulai dari himbauan, peningkatan kapasitas dan kualitas pengetahuan dan pemahaman tentang etika kelembagaan serta kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengkanalisasi persoalan dugaan pelanggaran etika agar tidak semata dipandang sebagai pelanggaran pidana, jelasnya.
Tujuannya, menjaga martabat kelembagaan DPR RI yang berpotensi terdegradasi akibat perilaku oknum-oknum Anggota DPR RI, ungkapnya.
Kerangka kinerja itulah, kita dapat memahami bahwa etika memiliki makna dan kandungan yang tinggi, karena menyangkut entitas kelembagaan. MKD memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana, mengemban dan menjaga perilaku segenap indvidu yang hilir-mudik di lingkungan Gedung Wakil Rakyat. Bukan hanya Anggota DPR RI, tapi juga sistem pendukung yang terdiri dari Aparat Sipil Negara, Tenaga Ahli, Staf Administrasi, Wartawan, para Tamu dan mereka yang memperoleh penghidupan dari seluruh sistem kerja kelembagaan Wakil Rakyat. MKD berperan dalam menata seluruh tatanan yang berlangsung agar nampak berupa bentuk etalase yang tersusun dan berwajah cerah di mata publik, tegasnya.
Tentu saja upaya tersebut tidak dapat ditunaikan sendiri oleh MKD. Lembaga penegak ini membutuhkan dukungan kolosal dari segenap pihak dalam bentuk kerja orkestra penegakan etika kelembagaan.
Terlebih MKD memerlukan kesamaan visi, misi dan paradigma dari seluruh sistem kerja yang me!ingkupinya, tentang bagaimana memandang eksistensi DPR Rl sebagai lembaga yang dijabat oleh para Anggota DPR RI.
Dukungan kolosal initah yang senantiasa digaungkan oleh MKD sejak kelahirannya hingga saat ini. Kinerja penindakan tidak dapat berjalan sendiri tanpa disertai kinerja pencegahan sebagai early waming system yang memagari seluruh Anggota DPR RI dari perilaku dan tindakan yang berpotensi menjerumuskan mereka dalam kubang pelanggaran.
Atas dasar itulah, MKD merasa berkepentingan untuk terus-menerus menyuarakan kinerja kolosal dalam orkestra penegakan etika kelembagaan DPR RI. Mereka yang selama ini secara langsung atau tidak langsung mampu mengangkat citra dan nama baik kelembagaan DPR Rl patut memperoleh apresiasi sebagai Pejuang Penegak Etika Lembaga DPR Rl. Mereka ditelisik melalui aktivitas kedewanan yang berkorelasi langsung dengan kiprah DPR Rl di mata publik.
Dalam berbagai hal, mereka juga dinilai dari tingkat kehadiran, kontribusi opini dan gagasan serta pengaruhnya di ruang sosial kemsyarakatan yang mampu meningkatkan pemahaman publik tentang entitas DPR. Juga mampu menjadi teladan dan contoh bijak bagi publik tentang kesejatian seorang Wakil Rakyat.
Tentu saja apresiasi ini adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh MKD DPR RI. Sehingga dengan demikian, lembaga penegak etik ini tidak hanya disematkan rasa ketakutan bagi pelanggar etika, tapi lebih dari itu, menggugah kesadaran dan paradigma Anggota DPR Rl secara umum tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan bertindak sebagai wakil rakyat, pungkasnya.
