BATARA.INFO, Jakarta, 06 Juni 2026 — Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., mewakili Kejaksaan RI dalam kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Strategis antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum (06/06).
Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga negara guna memperkokoh pilar perekonomian nasional melalui tata kelola yang baik, transparan, dan berlandaskan kepastian hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Reda Manthovani menegaskan bahwa kolaborasi strategis antara BUMN, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum merupakan langkah nyata untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di sektor strategis nasional.
“Sinergi ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang kuat agar seluruh kebijakan dan aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan hadir memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, serta langkah-langkah preventif demi menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar Prof. Reda Manthovani.
Melalui kerja sama tersebut, Kejaksaan RI berperan aktif dalam memberikan legal assistance, legal opinion, hingga mitigasi risiko hukum terhadap berbagai kebijakan dan aktivitas bisnis BUMN. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses pengambilan keputusan berjalan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Selain memperkuat kepastian hukum, kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia. Dengan tata kelola yang semakin baik dan pengawasan hukum yang kuat, BUMN diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berintegritas dan berdaya saing global.
Prof. Reda Manthovani juga menekankan bahwa Kejaksaan RI terus berkomitmen mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan hukum yang humanis, preventif, dan kolaboratif.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan penguatan tata kelola dan kepastian hukum, kita optimistis Indonesia mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Penandatanganan kerja sama strategis tersebut menjadi simbol penguatan koordinasi antar lembaga negara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam membangun pemerintahan yang bersih dan profesional.
Kegiatan ini juga mendapat perhatian luas sebagai bentuk nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan sektor ekonomi strategis nasional dalam mendukung visi Indonesia Maju.
