Foto : Ist.
BATARA.INFO, Jakarta. Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (12/11/2025) memicu polemik setelah Fraksi Partai Demokrat melayangkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Ketua DPRD DKI, Khoirudin. Kritik itu muncul akibat keputusan pimpinan sidang yang dinilai mengabaikan suara anggota dewan saat pengesahan Raperda APBD 2026.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Lazarus Simon Ishak, menyebut keputusan Ketua DPRD yang langsung mengetok palu tanpa menghitung suara anggota sebagai tindakan yang melanggar etika dan merusak citra lembaga legislatif.
“Ini tontonan yang tidak mendidik. Ada anggota yang secara jelas menyatakan tidak setuju, tetapi suaranya diabaikan,” tegas Lazarus.
Anggaran Pangan Murah Jadi Pemicu
Friksi mencuat ketika beberapa anggota dewan—termasuk dari Fraksi PAN, Gerindra, dan PSI—menolak pengurangan anggaran sekitar Rp300 miliar yang dialokasikan untuk program pangan murah. Program tersebut menyasar kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi perhatian publik menjelang evaluasi tahunan kinerja Pemprov DKI.
Meski terjadi penolakan, pimpinan sidang disebut tetap melanjutkan proses dan langsung mengesahkan tanpa mekanisme voting.
Lazarus menilai tindakan tersebut bukan hanya menyalahi tata tertib, tetapi juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak demokratis.
“Ketua DPRD itu konduktor, bukan bos. Tugasnya menjaga irama sidang, bukan mematikan suara anggota,” ujarnya.
Sorotan Publik dan Dampak Opini
Isu terkait gaya kepemimpinan yang dinilai arogan dan pengabaian aspirasi anggota ini langsung mendapat perhatian masyarakat. Berdasarkan algoritma opini publik, topik yang menyinggung transparansi anggaran dan integritas lembaga legislatif sangat sensitif dan cepat menyebar di platform digital.
Sementara algoritma media menempatkan isu kepemimpinan publik sebagai titik sorotan karena tingginya interaksi pembaca terhadap konten politik yang memengaruhi hajat hidup masyarakat luas, khususnya dalam konteks anggaran pangan.
Kontroversi ini berpotensi menekan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD DKI, terutama di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.
Profil Singkat Ketua DPRD DKI
Khoirudin, kader PKS, dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 setelah partainya meraih suara dan kursi terbanyak dalam pemilu legislatif. Dengan posisi strategis itu, setiap keputusan yang diambilnya kerap menjadi perhatian publik dan memengaruhi dinamika internal lembaga.
Kritik terbuka dari Fraksi Demokrat kali ini menandai adanya dinamika serius dalam pola komunikasi dan tata kelola sidang di internal DPRD.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik tersebut. Publik menantikan tanggapan pimpinan dewan, termasuk potensi revisi tata tertib sidang agar proses legislasi lebih transparan dan partisipatif.
