Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari. (Foto: gerindra.id)
BATARA.INFO, Jakarta – Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa masukan dari masyarakat sipil menjadi catatan penting dalam memperbaiki pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini mengemuka dalam audiensi bersama Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), serta Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyebut program MBG yang baru berjalan sembilan bulan masih menghadapi banyak kendala. Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara pun masih berada pada tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur kelembagaan yang kuat.
“Baru sembilan bulan dan memang masih banyak sekali kekurangan. BGN sebagai badan baru juga perangkatnya belum terhierarki dengan baik. Saat ini masih terpusat di tingkat pusat dan belum memiliki perwakilan di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai koordinasi lintas instansi mulai terlihat di sejumlah wilayah. Putih mencontohkan hasil kunjungan kerja ke Batam, di mana sudah terjalin koordinasi antara dinas kesehatan dan dinas pendidikan dalam menangani berbagai kasus di lapangan.
“Di Batam sudah mulai berjalan, ada koordinasi dalam penanganan jika terjadi kasus-kasus tertentu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Putih menyoroti kompleksitas persoalan gizi dan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur, masih sangat rendah. Hal itu, katanya, menjadi tantangan serius dalam menyiapkan generasi emas 2045.
“Permasalahan gizi sangat kompleks. Dari data survei kesehatan Indonesia, konsumsi buah dan sayur masyarakat masih rendah, sehingga masuk dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas),” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan jumlah tenaga kesehatan di bidang gizi untuk menopang keberhasilan program MBG. Putih mengapresiasi berbagai masukan dari para ahli maupun anggota DPR agar rekomendasi perbaikan tidak hanya ditujukan kepada BGN, tetapi juga kementerian terkait.
“Ini menjadi catatan penting, tidak hanya bagi BGN sebagai penyelenggara MBG, tetapi juga untuk kementerian lain, termasuk Kementerian Kesehatan dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan tenaga kesehatan di bidang gizi juga perlu terus didorong,” pungkasnya.
