Batara.info | Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Haerul Amri menilai masuknya pinjol ke kampus adalah contoh ketidakberdayaan negara dalam membantu rakyat mengenyam pendidikan tinggi.
“DPR akan mendorong pemerintah mengevaluasi ulang alokasi anggaran pendidikan. Pasalnya, alokasi 20 persen dari APBN tidak sepenuhnya dikelola oleh kementerian yang mengurus pendidikan,” ungkap Haerul dalam keterangannya, Kamis (1/2/2024).
Gus Amri, panggilan akrab Haerul Amri menegaskan, DPR akan memanggil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) guna meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai masalah pinjol di kampus plat merah itu.
“Komisi X akan melakukan inisiasi bekerja sama dengan kampus-kampus untuk mencari jalan terbaik mengatasi permasalahan tersebut,” janji Gus Amri.
Sebelumnya, ITB mengeluarkan kebijakan mengenai menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) dari pinjaman financial technology (fintech) peer to-peer (P2P) lending atau pinjaman online danacita. Namun, hal itu dianggap sama sekali tidak memberikan solusi. [Nasdem/ary]
