Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Mohammad Toha saat memimpin rombongan Komisi II ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten Semarang di Kecamatan Tuntang, Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/9/2025). Foto : Rdn/Andri
BATARA INFO, Semarang – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, memimpin rombongan Komisi II ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah.
Kabupaten Semarang di Kecamatan Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.
“Di Provinsi Jawa Tengah semua kabupaten/kota sudah memiliki Mall Pelayanan Publik. Namun, MPP Kabupaten Semarang ini berhasil menempati peringkat ke-9 MPP Prima secara nasional di 2024, artinya sudah bisa menjadi percontohan,” ujar Toha kepada Parlementaria, usai pertemuan, Senin (16/9/2025).
MPP Kabupaten Semarang menghadirkan 25 institusi dengan total 124 jenis layanan, terdiri
atas instansi vertikal, perangkat daerah, hingga badan usaha publik. Di antaranya layanan dari
Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor ATR/BPN, Kantor Pajak Pratama,
Kementerian Agama, hingga UPPD Samsat. Selain itu juga tersedia layanan dari BPJS
Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jateng, dan Bank BRI.
Menurut Toha, pelayanan di MPP Kabupaten Semarang berjalan efektif, efisien, dan transparan karena sudah berbasis digital. Namun ia mencatat masih ada sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.
“Tadi (saat peninjauan) ada satu komputer yang nge-hang karena blank spot.
Pemkab perlu bekerja sama dengan pihak eksternal, misalnya Telkom, untuk memastikan
jaringan internet merata di seluruh wilayah Kabupaten Semarang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan server agar mampu menampung lebih banyak data
sekaligus menjaga keamanan dari potensi peretasan digital.
Selain itu, tata ruang gedung MPP juga perlu terus dibenahi agar pelayanan antarinstansi lebih tertata dengan baik.
Lebih lanjut, Toha menilai MPP Kabupaten Semarang layak menjadi inspirasi nasional. Komisi II DPR RI, menurutnya, akan mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas
pembangunan MPP di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
“Kami temukan pelayanan di sini
sangat membantu masyarakat. Ada layanan sejak bayi lahir, BPJS, konsultasi hukum dari
Kejaksaan, sertifikat tanah dari BPN, hingga pembuatan SIM, SKCK, dan perpanjangan STNK tanpa harus ke Polres. Semua terintegrasi dalam satu gedung besar,” tuturnya.
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan, kehadiran MPP yang representatif dan memadai
merupakan wujud nyata reformasi birokrasi di daerah. “Pelayanan publik seperti ini bukan
hanya mempercepat urusan masyarakat, tapi juga memberikan contoh transparansi dan
efisiensi birokrasi yang bisa menjadi model nasional,” pungkasnya. (rdn)
