Foto: Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, S.H. saat Giat Serap Aspirasi Warga RW 015 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
BATARA.INFO, Jakarta – Realisasi kenaikan dana operasional RT dan RW di DKI Jakarta yang sebelumnya menjadi salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, masih menjadi perhatian masyarakat. Di berbagai wilayah Jakarta, aspirasi mengenai kenaikan dana operasional tersebut terus disampaikan warga kepada anggota DPRD saat kegiatan reses.
Selain operasional RT dan RW, masyarakat juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap peningkatan insentif bagi kader Jumantik, Dasawisma, PKK, hingga Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan sosial di tingkat lingkungan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai alasan belum dapat direalisasikannya kenaikan dana operasional RT dan RW.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak muncul persepsi negatif terhadap pemerintah daerah.
“Khususnya terkait proses penyempurnaan tata kelola laporan penggunaan dana penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW yang saat ini masih dalam pembenahan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Lazarus Simon Ishak usai rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Lazarus menjelaskan bahwa dalam berbagai pertemuan dengan warga, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa setelah Pramono Anung terpilih sebagai Gubernur, kenaikan dana operasional RT dan RW sebesar 100 persen akan langsung diberlakukan pada tahun berikutnya.
Namun di sisi lain, masyarakat belum banyak mengetahui adanya proses penyempurnaan regulasi, tata kelola administrasi, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK yang menjadi dasar pemerintah menunda implementasi kebijakan tersebut.
“Mereka berharap setelah Pak Pramono menjadi gubernur, tahun berikutnya operasional RT dan RW langsung naik 100 persen sesuai janji kampanye,” kata Lazarus.
Transparansi Dinilai Menjadi Kunci
Politikus Partai Demokrat itu menilai penjelasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta harus disampaikan secara seragam melalui seluruh perangkat daerah agar tidak terjadi perbedaan informasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada aturan yang membatasi tentu harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat berpikir gubernur tidak memenuhi janjinya. Persepsi negatif seperti itu harus kita hindari,” tegas Lazarus.
Menurutnya, komunikasi publik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menghindari berkembangnya informasi yang tidak utuh di ruang publik maupun media sosial.
Usulkan Forum Dialog Bersama RT dan RW
Selain memperkuat sosialisasi, Lazarus juga mendorong Pemprov DKI Jakarta membuka forum konsultasi secara berkala bersama para Ketua RT dan RW.
Forum tersebut dinilai penting sebagai sarana penyamaan persepsi mengenai tata kelola administrasi, mekanisme pelaporan, serta penggunaan dana operasional sehingga tidak lagi ditemukan persoalan administrasi pada masa mendatang.
“Yang paling penting bukan hanya menyelesaikan dokumen, tetapi membuka forum konsultasi atau dialog supaya kesalahan tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh para pengurus RT dan RW.
“Dengan SOP yang jelas, ke depan para Ketua RT tidak lagi terbebani persoalan administrasi, sehingga mereka bisa lebih fokus melayani masyarakat,” tandas Lazarus.
Masyarakat Menunggu Kepastian
Bagi masyarakat Jakarta, RT dan RW merupakan garda terdepan pelayanan lingkungan yang berperan dalam administrasi kependudukan, penanganan persoalan sosial, keamanan, hingga koordinasi berbagai program pemerintah.
Karena itu, kepastian mengenai kebijakan kenaikan dana operasional dinilai penting agar para pengurus lingkungan dapat menjalankan tugasnya secara optimal dengan dukungan anggaran yang memadai.
