Foto: Setkab RI
Penulis : Gembong Wiroyudo
BATARA.INFO, Jakarta – Reshuffle Mendadak, Apakah Langkah Prabowo Tepat Mengganti Sri Mulyani? Ini Tanggapan Publik dan Ahli.
Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perombakan kabinet (reshuffle) dengan memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Langkah ini dilakukan di tengah gelombang protes nasional yang meletus akibat kemarahan publik terhadap tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan bagi setiap anggota DPR . Protes yang menuntut keadilan ekonomi ini dilaporkan menewaskan sedikitnya tujuh hingga delapan orang dan mengakibatkan kerusuhan serta penjarahan rumah Sri Mulyani.
Reaksi Pemerintah dan Alasan Reshuffle
Menurut pemerintah, reshuffle ini merupakan upaya merespons aspirasi masyarakat serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Penunjukan Purbaya yang berlatar akademisi ekonomi dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 %.
Tanggapan Publik dan Profesional
Publik menyambut campur aduk—ada yang melihat keputusan itu sebagai respons tegas terhadap protes, tetapi tak sedikit yang merasa bergeser dari prinsip-keuangan negara yang selama ini dijaga Sri Mulyani.
Analisis dari pelaku pasar dan ekonom internasional menyampaikan keprihatinan:
Jason Tuvey, Capital Economics: ada kekhawatiran bahwa pemerintah bisa melemahkan aturan fiskal dan memberi tekanan lebih besar pada bank sentral.
Trinh Nguyen (Natixis): mempertanyakan pembiayaan program “makan siang gratis” dan pertanggungjawaban terhadap defisit yang mungkin meningkat.
Beberapa analis menilai bahwa kepergian Sri Mulyani adalah “akhir era kepercayaan fiskal” yang telah menopang reputasi pemerintah.
Apakah Tindakan Prabowo Sudah Tepat?
Dari perspektif respons cepat terhadap gejolak politik, langkah mencopot Sri Mulyani bisa dianggap wajar dan strategis. Ini menandakan pemerintah cepat tanggap dalam menekan eskalasi konflik.
Namun, dari perspektif kestabilan ekonomi jangka panjang, keputusan tersebut juga mengundang kekhawatiran serius terkait disiplin fiskal, kredibilitas, dan kepercayaan investor. Kepercayaan yang selama ini dibangun oleh Sri Mulyani melalui reformasi pajak dan pengelolaan defisit kini diuji ulang.
Dengan memperhatikan fit and proper test moral dan ekonominya, reshuffle ini adalah pedang bermata dua: tepat secara politis, tetapi berpotensi membawa risiko fiskal dan kredibilitas jangka panjang. Pemerintah perlu segera mengkomunikasikan arah kebijakan baru secara transparan agar publik dan pasar tidak terus berspekulasi.
