BATARA.info, Sulawesi Utara –
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani melanjutkan rangkaian optimalisasi Program Jaksa Garda Desa yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di Provinsi Sulawesi Utara, Selasa, 7 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa, sekaligus memastikan program strategis nasional berjalan secara transparan dan akuntabel hingga ke tingkat akar rumput.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jacob Hendrik Pattipeilohy, serta jajaran pengurus DPP ABPEDNAS dan perangkat desa dari seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Dalam keterangannya, Jamintel menegaskan bahwa kehadiran Program Jaksa Garda Desa merupakan instrumen penting dalam membangun sistem pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
“Melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, kami ingin memastikan aparatur desa dapat bekerja dengan tenang, tanpa rasa takut, serta mampu mengoptimalkan potensi ekonomi desa secara maksimal,” ujar Jamintel.
Penguatan Tata Kelola Desa
Program Jaksa Garda Desa dirancang untuk memberikan pendampingan hukum sekaligus pengawasan preventif kepada aparatur desa. Hal ini dinilai krusial mengingat besarnya alokasi dana desa yang membutuhkan pengelolaan profesional dan akuntabel.
Dengan pendekatan ini, Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Selain itu, pengukuhan pengurus ABPEDNAS di tingkat daerah dan cabang menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas di tingkat desa.
Sinergi untuk Pembangunan Desa
Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perangkat desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal.
Sorotan Publik dan Dinamika Media
Di ruang digital, kegiatan Jamintel ini mendapat perhatian positif dari masyarakat. Narasi mengenai “pengawasan desa”, “Jaksa Garda Desa”, dan “integritas aparatur” dinilai memiliki daya tarik tinggi dalam algoritma media sosial karena berkaitan langsung dengan isu transparansi dan kesejahteraan publik.
Namun demikian, sebagian publik juga menekankan pentingnya konsistensi implementasi di lapangan, agar program tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Komitmen Berkelanjutan
Langkah yang dilakukan Reda Manthovani ini memperkuat posisi Kejaksaan sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pengawalan pembangunan nasional.
Dengan pengawasan yang semakin terintegrasi, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia dapat semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
