BATARA.INFO, Jakarta, 19 November 2026 – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Setelah melalui proses pembahasan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).
Perhatian terhadap pengesahan regulasi tersebut juga terlihat dari unggahan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, melalui akun Instagram @sufmi_dasco.
Dalam unggahannya, Dasco menampilkan infografis dengan pesan utama “Aset Hasil Kejahatan Kembali ke Rakyat”.
Pesan tersebut menegaskan pentingnya menghadirkan instrumen hukum yang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana agar tidak terus dinikmati oleh pelaku.
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi pimpinan DPR lainnya.
UU tersebut menjadi salah satu regulasi yang telah lama dinantikan masyarakat untuk memperkuat pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara maupun korban.

Tiga Poin Penting yang Disoroti Dasco
Dalam infografis yang dibagikan Dasco, terdapat tiga pokok pesan yang menjadi perhatian masyarakat.
Pertama, buronan tidak serta-merta dapat menyelamatkan asetnya.
Infografis tersebut menjelaskan bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, jaksa dapat meminta pengadilan melakukan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, meskipun perkara pidananya belum diputus.
Gagasan ini memperlihatkan pentingnya mekanisme hukum untuk mencegah aset hasil kejahatan disembunyikan atau dialihkan ketika pelaku berupaya menghindari proses hukum.
Kedua, fokus terhadap kejahatan serius.
Infografis Dasco juga menyoroti pembatasan cakupan menjadi enam core crime di luar tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah mengurangi risiko penerapan aturan yang justru merugikan UMKM maupun masyarakat yang menjalankan kegiatan ekonomi secara sah.
Aspek kepastian hukum menjadi penting agar pemberantasan kejahatan tidak berubah menjadi ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha.
Ketiga, menghadapi kejahatan digital.
Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai modus kejahatan ekonomi baru. Judi online, penipuan berkedok investasi kripto, pinjaman online ilegal, hingga penipuan perjalanan umrah menjadi contoh persoalan yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Karena itu, pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan hak-hak korban.
Dasco: Pembahasan Melibatkan 87 Kali Penyerapan Aspirasi
Sebelum RUU tersebut disahkan, Sufmi Dasco Ahmad juga memberikan penjelasan mengenai proses pembahasannya.
Dalam keterangannya kepada media pada 18 November 2026, Dasco menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi.
Dasco bahkan menekankan besarnya proses partisipasi publik dalam pembahasan regulasi tersebut.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini.”
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan proses penyerapan aspirasi yang panjang sebelum mencapai tahap persetujuan.
Dasco juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak yang telah memberikan masukan selama proses pembahasan.
Dasco: Pemberantasan Korupsi Harus Menyasar Aset Hasil Kejahatan
Pengesahan UU Perampasan Aset memperlihatkan pentingnya perubahan pendekatan dalam pemberantasan tindak pidana.
Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku. Aset yang diperoleh melalui tindak kejahatan juga harus dapat ditelusuri dan dipulihkan melalui mekanisme hukum.
Dengan demikian, pelaku tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukannya.
Dalam konteks tersebut, pesan yang disampaikan Dasco melalui infografisnya menjadi relevan dengan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang lebih efektif.
Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat Menjadi Kunci
Meski demikian, penerapan UU Perampasan Aset harus tetap mengedepankan prinsip negara hukum.
Proses perampasan harus memiliki dasar pembuktian yang jelas, melalui mekanisme pengadilan, serta memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Dalam pembahasan di Komisi III DPR RI, sejumlah fraksi juga menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.
Hal tersebut penting agar kewenangan negara dalam merampas aset tidak disalahgunakan dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru.
Keberhasilan undang-undang ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang disita. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana aset hasil kejahatan dapat dipulihkan, hak korban diperhatikan, kerugian negara dikembalikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat.
Momentum Memperkuat Keadilan Ekonomi
Pengesahan UU Perampasan Aset setelah perjalanan panjang sejak 2008 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi.
Pesan yang disampaikan melalui unggahan Dasco, yakni “Aset Hasil Kejahatan Kembali ke Rakyat”, memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar penyitaan kekayaan pelaku kejahatan.
Negara diharapkan hadir untuk memastikan bahwa kejahatan tidak menjadi jalan untuk memperoleh dan mempertahankan kekayaan, sementara masyarakat menjadi pihak yang menanggung kerugiannya.
Kini, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi undang-undang tersebut berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih.
Sebab, tujuan akhir penegakan hukum bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan menghadirkan keadilan, memulihkan kerugian, dan mengembalikan hak-hak masyarakat.
Aset hasil kejahatan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Itulah esensi keadilan yang diharapkan dari lahirnya UU Perampasan Aset.
