BATARA.INFO, Jakarta – Kebijakan penggunaan desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta kembali menuai sorotan. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, menilai penggunaan indikator desil secara kaku berpotensi membuat warga yang secara nyata membutuhkan bantuan justru kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut meminta pemerintah mengevaluasi kembali indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ia mendorong agar sejumlah persyaratan yang dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh dihapus.
“Kalau memang negara memberikan bantuan sosial pada warganya, jangan pakai syarat yang memberatkan,” kata Lazarus, Rabu (12/8/2026).
Pinjol Tidak Selalu Berarti Masyarakat Mampu
Salah satu indikator yang dipersoalkan Lazarus adalah kepemilikan atau penggunaan pinjaman online (pinjol).
Menurut dia, seseorang yang memiliki pinjaman justru belum tentu mempunyai kondisi ekonomi yang baik. Sebaliknya, pinjaman bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
“Cari tahu dulu dong, orang punya pinjol itu karena dia tidak punya kemampuan ekonomi, terpaksa pinjol. Kalau punya uang ngapain pinjol?” ujarnya.
Karena itu, Lazarus menilai keberadaan pinjaman seharusnya tidak serta-merta diterjemahkan sebagai indikator kemampuan ekonomi seseorang tanpa melihat konteks dan kondisi keuangannya.
Kredit Motor Bisa Menjadi Modal untuk Mencari Nafkah
Hal serupa, kata Lazarus, berlaku terhadap kepemilikan sepeda motor melalui kredit.
Ia menilai sepeda motor tidak selalu merupakan simbol kemampuan ekonomi atau barang konsumtif. Bagi sebagian masyarakat, kendaraan justru menjadi alat produksi untuk mendapatkan penghasilan.
Pengemudi ojek online, kurir, pekerja lapangan hingga pelaku usaha kecil, misalnya, membutuhkan kendaraan untuk bekerja.
“Jangan terus karena gara-gara itu desilnya jadi naik. Kredit motor juga terpaksa karena bisa dipakai untuk kerja, ojek online,” katanya.
Pandangan tersebut menyoroti persoalan penting dalam kebijakan bansos: aset yang dimiliki masyarakat belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya.
Rumah Permanen Tidak Menjamin Penghuninya Sejahtera
Lazarus juga mempertanyakan indikator kondisi tempat tinggal, khususnya ketika rumah permanen digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Ia memberikan contoh keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah warisan orang tua.
Secara fisik, rumah tersebut mungkin tergolong rumah permanen. Namun, kondisi ekonomi penghuninya belum tentu baik.
Bahkan, menurut Lazarus, satu rumah warisan bisa dihuni oleh beberapa keluarga sekaligus karena keterbatasan ekonomi.
“Permanen itu warisan, sementara pekerjaannya mungkin dia tukang parkir, mungkin dia serabutan. Tapi tinggal di rumah warisan milik orang tua. Di situ ada tiga-empat keluarga karena kakak-adik bersaudara,” tuturnya.
Menurut dia, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa status kepemilikan atau kondisi fisik rumah tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kesejahteraan.
Jangan Sampai Desil Mengalahkan Kondisi Riil Warga
Desil sendiri merupakan sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan dalam basis data sosial ekonomi pemerintah. Data tersebut mempertimbangkan sejumlah variabel sosial ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi perumahan, daya listrik dan kepemilikan aset.
Dalam praktiknya, desil digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Pada 2026, misalnya, penerima sejumlah program bansos Kemensos diprioritaskan berdasarkan kelompok desil tertentu.
Namun, menurut Lazarus, persoalan muncul apabila hasil pemeringkatan tersebut digunakan terlalu kaku tanpa memperhatikan kondisi faktual masyarakat.
“Ini nggak adil menurut saya. Sangat nggak adil,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada data administratif, tetapi melakukan verifikasi dan validasi kondisi ekonomi warga di lapangan.
“Untuk membatasi semuanya boleh. Tapi jangan bikin syarat-syarat. Hapus tuh syarat pinjol, pinjaman, termasuk soal rumah permanen. Cari tahu dulu kebenarannya, dasarnya apa,” ujarnya.
KJMU Ikut Menjadi Sorotan
Persoalan desil juga dinilai dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan.
Lazarus menyoroti warga yang sebenarnya membutuhkan dukungan pendidikan, termasuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), tetapi terkendala karena masuk dalam kelompok desil yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.
“Orang sudah susah, mau kuliah, mau bantuan KJMU, tapi terhalang dengan desilnya yang tinggi. Padahal secara fisik, dia memang layak untuk diberi,” katanya.
Persoalan mengenai penggunaan desil untuk menentukan penerima KJMU sebenarnya bukan isu baru. Penggunaan pemeringkatan kesejahteraan dalam program KJMU sebelumnya juga pernah mendapat kritik karena dinilai belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa.
Akurasi Data Menjadi Kunci
Perdebatan ini pada akhirnya bukan semata soal perlu atau tidaknya desil digunakan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah seberapa akurat data tersebut menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat Jakarta yang sangat beragam.
Satu keluarga mungkin memiliki rumah sendiri tetapi tidak memiliki pendapatan tetap. Keluarga lainnya mungkin memiliki sepeda motor karena digunakan untuk bekerja. Ada pula warga yang memiliki pinjaman karena sedang mengalami kesulitan keuangan.
Karena itu, penggunaan data kesejahteraan membutuhkan mekanisme pembaruan dan koreksi ketika kondisi warga berubah. Masyarakat sendiri dapat mengecek status desil melalui layanan Cek Bansos dan mengajukan pembaruan data apabila informasi yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bagi Jakarta, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena tingginya biaya hidup dan kompleksitas kondisi sosial ekonomi warganya.
Bansos Harus Tepat Sasaran, Bukan Sekadar Tepat Data
Kritik Lazarus pada akhirnya mengarah pada satu pertanyaan mendasar: apakah sistem bansos hanya harus tepat berdasarkan data, atau juga harus tepat berdasarkan kondisi nyata penerima?
Data diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran. Namun, data yang tidak diperbarui atau indikator yang dibaca tanpa konteks juga berpotensi menghasilkan ketidakadilan.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme verifikasi lapangan, pemutakhiran data, kanal pengaduan yang mudah dan cepat, serta ruang bagi RT/RW dan kelurahan untuk memberikan informasi mengenai kondisi riil warga.
Tujuannya bukan menghapus prinsip seleksi penerima bansos, melainkan memastikan bahwa masyarakat yang memang membutuhkan tidak kehilangan hak hanya karena sebuah indikator administratif tidak mampu menggambarkan seluruh kondisi kehidupannya.
“Kalau untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, jangan pakai syarat yang sangat tidak masuk akal,” tandas Lazarus.
Perdebatan mengenai desil pun kini kembali mengemuka: bagaimana pemerintah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, tanpa terjebak pada angka dan kategori yang justru membuat mereka yang rentan tersingkir?
