Fiska Noerina Hidayat
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
BATARA.INFO, Bandung – Program makan bergizi gratis ini katanya sih “program unggulan”. Iya, unggulan… unggulan dalam hal jadi bahan perdebatan nasional. Masyarakat sampai berbondong-bondong ngejar, terutama mereka yang hidupnya sudah akrab banget sama istilah “akhir bulan”. Tapi lucunya, makin dilihat makin jelas : program ini dikelola orang-orang yang kadang bahkan kayaknya belum pernah baca buku gizi, apalagi jadi ahlinya. Jadi, ini program makan bergizi atau eksperimen sosial ? Katanya program ini efektif. Tapi kenyataannya, masih banyak yang ngak kebagian, banyak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, dan bahkan yang paling seru ada kejadian siswa keracunan. Iya, keracunan. Ironis banget, kan? Program yang harusnya meningkatkan kesehatan malah meningkatkan jumlah pasien di puskesmas. Kalau begini, apa masih pantas disebut “bergizi” ? Atau mau kita rebrand aja jadi “Makan Ber-Gizi-gizi-an” ?
Padahal ya, idenya bagus banget kalau dipikir. Negara dengan angka kekurangan gizi tinggi, anak stunting di mana-mana, dan tingkat pengangguran yang kadang bikin depresi, tentu sangat butuh program semacam ini, kan ? Siswa yang biasanya cuma makan mie gulung angin kini bisa makan siang. Warga B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang biasanya makan sayur seminggu sekali pun bisa merasakan makanan yang lebih sehat. Di sisi lain, orang-orang yang sebelumnya nganggur punya peluang kerja. Tapi ya, kalau eksekusinya dikerjakan asal-asalan, semua ide cemerlang itu cuma jadi catatan di kertas. Program yang digadang-gadang untuk mensejahterakan masyarakat malah jadi bahan horor bagi pelajar dan orang tua. Gara-gara kelalaian oknum, program ini malah punya korban keracunan. Jadi pertanyaannya: mau tetap disebut program unggulan ? Atau lebih cocok disebut program “kalau selamat berarti bergizi”
?
Di sinilah pertanyaan klasik muncul : pemerintah benar-benar mau membenahi atau hanya mau buang-buang anggaran ? Contoh simpel aja : ahli gizi. Saya tahu dunia ini penuh talenta, tapi kenapa yang dipakai justru orang-orang “terdekat” yang tidak punya kompetensi ? Ada banyak kampus, profesional, akademisi yang jelas kompeten dan siap turun tangan. Tapi kok ya yang dipilih tetap wajah-wajah itu lagi. Apa karena mereka ahli gizi ? Atau cuma ahli jilat ? Kalau begini terus, program yang awalnya niat membantu rakyat malah berubah jadi bumerang yang balik menghantam pembuatnya. Pemerintah harusnya bisa menunjukan kalau mereka benar- benar peduli sama masyarakat, bukan sibuk mengurus siapa dapat bagian proyek. Kalau serius ingin mencetak generasi emas 2045, seharusnya mulai dari makanan yang layak, bukan makanan yang bikin generasinya tumbang sebelum waktunya.
Program yang awalnya dirancang sebagai solusi justru akan berubah menjadi bumerang yang kembali menghantam pemerintah sendiri. Apa gunanya propaganda generasi emas 2045 kalau makanannya saja masih dipertanyakan ? Mau mencetak generasi unggul kok makanannya dikelola seperti anggaran dadakan. Kalau pemerintah benar-benar ingin membuktikan keberpihakan pada masyarakat, mereka harus mulai dari hal yang paling dasar : memastikan makanan yang disajikan tidak membahayakan.
Maka, evaluasi besar-besaran itu wajib. Kalau sampai kejadian keracunan terulang, bukan tidak mungkin masyarakat membuat kesimpulan sederhana: “Program ini cuma ajang buang anggaran, ya?” Karena di negara ini, kalau ada celah korupsi sekecil serpihan bawang goreng, pasti ada saja yang ngambil kesempatan.
Intinya, program ini punya potensi besar. Tapi selama masih ada oknum yang lebih tertarik mengisi kantong sendiri daripada mengisi kebutuhan gizi rakyat, ya percuma. Program makan bergizi ini seharusnya jadi kebanggaan, bukan sekadar titel kosong yang terdengar manis.
