Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto. Foto: fraksigerindra.id
BATARA.INFO, Jakarta — Komisi IV DPR RI menerima kunjungan kehormatan (reciprocal visit) dari delegasi National People’s Congress (NPC) Republik Rakyat Tiongkok di Ruang Delegasi, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antarparlemen Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup.
Agenda ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, serta dihadiri sejumlah anggota Komisi IV, antara lain Alien Mus dan Rajiv. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, membahas arah kerja sama strategis di sektor pangan dan sumber daya alam berkelanjutan.
Bahas Sinergi Regulasi Perikanan dan Kelautan
Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menjelaskan, pertemuan dengan delegasi NPC Tiongkok membahas sejumlah isu penting, terutama terkait sinkronisasi regulasi dan kerja sama antarnegara di bidang perikanan dan kelautan.
Menurutnya, pihak NPC tengah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perikanan Tiongkok, yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1986 dan terakhir direvisi sekitar 12 tahun lalu.
“Mereka (NPC) sedang menyesuaikan undang-undang perikanan dengan perkembangan zaman, tanpa melupakan pentingnya kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia,” ujar Alien Mus usai pertemuan.
Apresiasi Kebijakan Indonesia dalam Pemberantasan IUU Fishing
Alien menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok mengapresiasi langkah Indonesia yang konsisten dalam memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. NPC, kata dia, memandang kebijakan tersebut sebagai langkah penting dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut.
“Mereka sangat setuju dengan undang-undang Indonesia tentang IUU Fishing dan berkeinginan memperkuat kolaborasi di bidang hukum serta kerja sama bilateral dalam sektor kelautan dan perikanan,” lanjutnya.
Selain perikanan, pembahasan juga mencakup potensi kerja sama di sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Alien menambahkan bahwa Komisi IV ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan kedua negara dapat saling mendukung dan berkesinambungan, terutama dalam konteks konservasi laut dan pengelolaan ekosistem perairan.
“Kami fokus membahas bagaimana regulasi di Indonesia dan Tiongkok bisa bersinergi dan berkelanjutan. Pembahasannya meliputi benih, budidaya, serta upaya menjaga konservasi laut,” jelasnya.
Belajar dari Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan Tiongkok
Dalam konteks penangkapan ikan, Alien menilai bahwa Tiongkok telah lebih maju dalam menerapkan pembatasan zona penangkapan ikan, sehingga Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan tersebut untuk memperkuat implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur.
“Kita di Indonesia sudah punya kebijakan penangkapan ikan terukur. Namun ke depan, penting bagi kita memiliki dasar hukum yang lebih kuat agar kegiatan penangkapan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan populasi ikan di laut,” ungkapnya.
Alien menegaskan bahwa kesadaran menjaga keseimbangan ekosistem laut harus menjadi prioritas bersama.
“Kalau ikan yang masih kecil sudah ditangkap sementara yang besar habis, maka pada akhirnya kita akan kehilangan sumber daya ikan itu sendiri. Jadi perlu ada kesadaran bersama tentang pentingnya pengelolaan berkelanjutan,” tegasnya.
Perkuat Diplomasi Parlemen dan Pembangunan Ekonomi Biru
Pertemuan Komisi IV DPR RI dengan NPC Tiongkok juga menjadi momentum untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi biru, ketahanan pangan, serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan di kedua negara.
Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka ruang bagi transfer pengetahuan, teknologi budidaya perikanan, dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan, demi mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.
Editor: Batara Redaksi
Sumber: Parlementaria / DPR RI
