Foto :. Istimewa
BATARA.INFO, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir atau yang akrab disapa Haji Jalal, memberikan pandangan terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di sejumlah SPBU swasta yang ramai diperbincangkan publik.
Menurut Haji Jalal, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar kebijakan strategis di sektor energi tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun sentimen negatif terhadap pemerintah.
“Saya melihat ini bukan soal salah atau benar kebijakannya, tapi soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik, publik menganggap seolah-olah pemerintah menghambat,” ujar Jalal dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa kebijakan pengaturan impor BBM oleh pemerintah sebenarnya bertujuan menjaga keseimbangan neraca migas, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus melindungi devisa negara. Namun, tanpa penjelasan yang memadai, publik bisa salah paham dan menganggap kebijakan tersebut sebagai penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta.
“Padahal data menunjukkan kuota impor SPBU swasta tidak dikurangi, bahkan naik dibanding tahun lalu. Kelangkaan justru terjadi karena penjualan meningkat tajam dan kuota tahunan habis lebih cepat. Ini fakta yang penting untuk disampaikan ke publik,” tegasnya.
Haji Jalal juga menyoroti kabar adanya perumahan karyawan SPBU swasta, padahal secara bisnis mereka sedang meraih keuntungan besar karena lonjakan permintaan. Ia menilai tidak ada alasan logis bagi perusahaan swasta untuk merumahkan pegawainya di tengah peningkatan laba.
“Kalau penjualan naik dan laba meningkat, mestinya justru ada ruang untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai pekerja dikorbankan di tengah cuan perusahaan yang naik,” ungkapnya.
Ia mendorong Kementerian ESDM bersama Badan Komunikasi Pemerintah agar proaktif menjelaskan kebijakan impor satu pintu dan memastikan manfaatnya bagi rakyat serta negara.
“Komunikasi publik itu kunci. Rakyat harus tahu bahwa pemerintah bekerja untuk melayani rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Jelaskan dengan jujur dan terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Haji Jalal menegaskan pentingnya perlindungan pekerja, transparansi kebijakan, serta dukungan masyarakat terhadap energi nasional. Ia mengajak publik untuk mencintai produk dalam negeri, termasuk BBM produksi Pertamina.
“Kalau kita ingin mandiri energi, ya harus mulai dengan mendukung produk bangsa sendiri. Pemerintah memperbaiki mutu dan layanan, rakyat pun ikut membangun loyalitas,” pungkasnya.
