Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak (kedua dari kiri, baju biru lengan pendek). Foto : Istimewa
BATARA.INFO, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, menegaskan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono menepati janji kampanye Pilkada 2024 terkait kenaikan 100 persen biaya operasional RT dan RW.
Pasalnya, rencana kenaikan yang hanya 25 persen pada Oktober 2025 dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan. Dengan tambahan hanya Rp500 ribu, biaya operasional RT dan RW tetap tidak mampu menutup kebutuhan bulanan yang bisa mencapai lebih dari Rp2,5 juta.
“Dengan kenaikan 25 persen, berkembang istilah di RT dan RW lebih baik tidak ada kenaikan sama sekali. Karena kegiatan yang sudah berjalan selama ini akan lamsam, dan tidak menimbulkan polemik,” ujar Lazarus di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Politisi Demokrat dari Dapil Jakarta Selatan itu menilai, biaya operasional RT dan RW selama ini tergolong sangat tinggi. Karena itu, Fraksi Demokrat juga mendorong agar Pemprov DKI memberikan dukungan khusus kepada kader PKK dan Posyandu.
“Kalau ada dukungan langsung untuk PKK, kegiatan tidak lagi membebani biaya operasional RT dan RW. Selama ini, operasional bulanan hanya numpang lewat karena langsung habis untuk kegiatan lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lazarus mengungkapkan adanya beban tambahan dari kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga otomatis mengurangi jatah operasional ketua RT dan RW.
“RT dan RW pada dasarnya mendukung penuh program gubernur. Tetapi janji kampanye Pramono soal kenaikan 100 persen harus direalisasikan agar tidak menimbulkan kekecewaan publik,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah Ketua RT dan RW di berbagai wilayah Jakarta mengeluhkan rencana kenaikan 25 persen tersebut. Mereka menilai, dengan padatnya kegiatan bulanan, tambahan dana operasional yang kecil tidak akan berdampak signifikan.
