Foto : Istimewa
Sumber Berita : DPR RI
BATARA.INFO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Rapat tersebut memiliki lima agenda utama yang dinilai strategis bagi kepentingan bangsa.
Agenda pertama adalah pembicaraan tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam agenda ini, hadir langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan pandangan pemerintah.
Selanjutnya, agenda kedua yakni laporan Badan Legislasi DPR RI mengenai hasil pembahasan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Tahun 2025–2029, termasuk perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Usai laporan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Agenda ketiga, Komisi III DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2025. Setelah itu, DPR melakukan pengambilan keputusan.
Kemudian, Komisi XI DPR RI melaporkan hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Agenda ini juga ditutup dengan pengambilan keputusan.
Adapun agenda terakhir adalah laporan Komisi XII DPR RI mengenai hasil uji kelayakan calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029. Sama halnya, agenda ini ditutup dengan pengambilan keputusan.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, seluruh agenda rapat paripurna tersebut merupakan bentuk nyata fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Agenda yang kami bahas hari ini bukan hanya soal APBN, tapi juga menyangkut kepentingan rakyat di sektor hukum, keuangan, hingga energi. DPR berkomitmen memastikan setiap keputusan yang diambil transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan bangsa,” ujar Dasco.
Ia menambahkan, rapat paripurna kali ini menunjukkan bahwa DPR RI bekerja secara serius dalam menjalankan mandat rakyat.
“Tugas kami bukan sekadar formalitas, tetapi bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang diputuskan akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
