Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat pertemuan dengan Kemensos dan Wali Kota Tangsel, serta peninjauan Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangsel, Provinsi Banten, Rabu (17/9/2025). Foto : Nap/Andri
BATARA.INFO, Tangerang Selatan – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) bersama pemerintah daerah mendapat perhatian serius dari DPR RI. Dalam kunjungan pemantauan pelaksanaan SR di Kota Tangerang Selatan, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti adanya sembilan siswa yang mengundurkan diri dari total kuota 150 siswa yang sudah ditetapkan.
Menurut Selly, kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, khususnya terkait mekanisme seleksi dan asesmen awal bagi calon siswa SR. Ia menilai, masih terdapat persoalan dalam proses rekrutmen, karena beberapa anak yang lolos ternyata menghadapi tantangan psikologis dan sosial yang tidak terdeteksi sejak awal.
“Ini menjadi evaluasi kami bahwa asesmen awal menentukan anak-anak untuk bisa masuk Sekolah Rakyat itu sangat menentukan apakah mereka bisa dilakukan secara berjenjang. Artinya dengan psikotes, asesmen keluarga di daerah, serta pendampingan dari tenaga ahli menjadi sangat penting,” tegas Selly saat ditemui Parlementaria usai menghadiri pertemuan dengan Kemensos, Wali Kota Tangsel, serta meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Kota Tangsel, Banten, Rabu (17/9/2025).
MPLS Dinilai Belum Cukup
Selain menyoroti asesmen awal, Selly juga mengkritisi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang digelar Kemensos bagi siswa SR. Menurutnya, MPLS yang hanya berlangsung sekitar dua pekan belum cukup membekali anak-anak dengan kesiapan mental maupun sosial untuk tinggal di asrama dan mengikuti kegiatan belajar.
“Setiap daerah punya kultur yang berbeda. Anak-anak mengalami shock adaptasi dengan kultur daerahnya. MPLS seharusnya juga didampingi terapis sejak awal hingga akhir agar anak-anak bisa lebih siap,” jelasnya.
Penyesalan DPR RI
Selly pun menyampaikan penyesalan atas masih adanya anak-anak yang harus mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika asesmen awal, pendampingan psikologis, serta adaptasi sosial dilakukan dengan lebih baik.
“Saya sangat menyesalkan banyak sekali anak-anak yang akhirnya menggugurkan untuk tidak lagi melanjutkan,” ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kemensos yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan menengah bagi anak-anak dari keluarga rentan.
