Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk tahun 2025 telah mendapat APBN sebesar 52, 9 Triliun rupiah. Sayangnya, perhatian dan kebijakan pemerintah titik beratnya ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebaliknya. Bahkan, ada kesan PTS terpinggirkan dan bisa disebut anak tiri.
Sehingga wajar banyak orang tua supaya anaknya bisa kuliah di PTN. Tujuannya, biaya murah dan kualitas pendidikannya terjamin kelulusan dalam bursa tenaga kerja. Dampaknya, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) banyak kehilangan mahasiswa baru.Biaya mahal dan mungkin mutu pendidikannya di PTS belum sesuai harapan.
Perlu diketahui jumlah lulusan SMA, SMK di Indonesia tahun 2025 mencapai 1, 55 juta orang dan setiap tahunnya terus bertambah. Sementara daya tampung PTN di Indonesia terbatas. Jika, perhatian dan kebijakan pemerintah dalam soal jalur ekspansi (baca : dana bantuan) ke PTS diterapkan, mungkin jumlah lulusan SMA, SMK 1 bisa ditampung di PTS. Artinya, tidak ada lagi mereka yang putus kuliah.
Bukankah, pendidikan modal utama suatu negara bisa bersaing dalam meningkatkan jati diri bangsa? Sehingga, negara yang banyak lulusan mahasiswanya (salah satu parameternya) bisa dikategorikan negara maju.
Foto: bk_dprri
BATARA.INFO, Banjarmasin – Beranjak dari jeritan dan rintihan PTS, mendorong anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (AFF) memberi perhatian khusus.
Dalam sorotannya AFF menegaskan ada ketimpangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa. Menurutnya, semakin banyaknya jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat kesempatan PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek. Angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi memang harus ditingkatkan, tetapi jangan sampai peran masyarakat melalui PTS ditinggalkan,” ujar Fikri usai menghadiri pertemuan Panja PTKL Komisi X DPR dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI serta pimpinan PTN dan PTS di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025).
Fikri mengungkapkan, banyak keluhan datang dari kalangan PTS lantaran PTN kini membuka hingga empat kali jalur mandiri. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang PTS untuk menjaring mahasiswa baru.
“PTS jumlahnya lebih banyak dibanding PTN. Jangan sampai mereka makin terpinggirkan. Pemerintah harus mencari skema yang adil agar peran PTS tetap diakui,” tegas politisi PKS ini.
Selain soal penerimaan mahasiswa, Fikri juga menyoroti persoalan bantuan operasional perguruan tinggi. Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan adanya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS), seperti halnya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang sudah berjalan selama ini.
“Kalau BOPTN bisa diberikan, mengapa BOPTS tidak dipikirkan juga? Usulan ini sudah berulang kali kami sampaikan dalam rapat Komisi X DPR RI,” jelasnya.
Lebih jauh, Fikri juga menyinggung soal reposisi Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL). Menurutnya, PTKL sebaiknya fokus pada program studi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian pengampu, bukan justru membuka prodi umum yang sudah ada di PTN maupun PTS.
“Kalau prodi ekonomi cukup PT ekonomi, kalau kesehatan ya PT kesehatan. Jangan sampai PTKL justru bersaing langsung dengan PTN dan PTS. Ini tidak sehat,” pungkasnya.
