Penulis : Gembong Wiroyudo
BATARA.INFO, Jakarta, Batara.info – Gelombang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir memunculkan dugaan adanya pihak yang menunggangi aksi tersebut. Sejumlah analis politik dan aparat keamanan mengingatkan bahwa aksi yang awalnya murni menyuarakan aspirasi rakyat, kini mulai dibelokkan oleh kepentingan kelompok tertentu, termasuk koruptor kelas kakap yang merasa terancam oleh penegakan hukum.
Sumber internal aparat menyebut, koruptor yang sedang terjerat kasus besar berusaha mengalihkan perhatian publik dengan menciptakan kegaduhan politik di jalanan. “Ada indikasi kuat bahwa mereka mencoba membangun opini negatif agar rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah,” ujar seorang pejabat keamanan yang enggan disebutkan namanya, Senin (1/9).
Strategi Lama: Membalikkan Opini Publik
Praktik menunggangi demonstrasi bukan hal baru di Indonesia. Menurut pakar komunikasi politik, cara ini dipakai sebagai strategi untuk membalikkan opini publik: pemerintah digambarkan otoriter, sementara dalang sesungguhnya bersembunyi di balik kerumunan massa.
“Di tengah penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi besar, wajar jika ada pihak-pihak yang merasa terpojok. Mereka bisa saja mendanai atau mendorong aksi agar citra pemerintah runtuh,” jelas analis politik dari Universitas Nasional, Arif Santoso.
Potensi Makar Jadi Sorotan
Kepolisian menegaskan, kritik dan demonstrasi dijamin oleh undang-undang. Namun, bila ada bukti keterlibatan pihak yang ingin menggulingkan pemerintahan secara inkonstitusional, maka aksi tersebut bisa dikategorikan makar.
“Kalau tujuannya bukan lagi menyampaikan aspirasi, melainkan merusak stabilitas negara, itu ancaman serius. Aparat tidak akan tinggal diam,” tegas Kepala Humas Polri dalam konferensi pers siang tadi.
Publik Diminta Waspada
Opini publik yang berkembang di media sosial menunjukkan keresahan masyarakat. Banyak netizen menilai aksi protes sah-sah saja, namun jika ditunggangi koruptor, rakyat justru yang akan dirugikan.
“Jangan sampai kita diperalat oleh mereka yang ingin kabur dari jeratan hukum,” tulis salah satu pengguna X (Twitter).
Pemerintah pun mengimbau masyarakat tetap kritis, tetapi bijak dalam menyikapi isu-isu yang beredar. “Aspirasi rakyat harus disalurkan secara konstitusional. Jangan biarkan koruptor menjadikan rakyat sebagai tameng,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
