Batara.info | Dalam era ini, kita menyaksikan kemajuan teknologi yang sangat cepat. Contohnya, penggunaan kecerdasan buatan (AI) telah meningkat pesat di berbagai sektor karena memberikan banyak manfaat dan kemudahan.
Digitalisasi juga sudah menjadi hal lazim di berbagai bidang, dengan masyarakat yang menginginkan segalanya menjadi lebih cepat dan mudah. Di sektor keuangan, teknologi pembayaran digital semakin populer, dengan masyarakat yang telah terbiasa menggunakan berbagai metode seperti pembayaran dengan QRIS, dompet digital, dan transfer bank online.
Namun, bagaimana dengan perkembangan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara?
Meskipun tidak secepat sektor swasta, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara juga mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Teknologi digital telah meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, terutama selama pandemi COVID-19 yang memaksa untuk mengurangi aktivitas tatap muka. Pemerintah telah mengembangkan sistem pembayaran digital dan menerapkan fitur digital payment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan manfaat APBN.
Salah satu bentuk modernisasi dan digitalisasi dalam sistem pembayaran pemerintah adalah melalui platform Digital Payment-Marketplace (Digipay). Digipay mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem pembayaran digital untuk penggunaan uang persediaan (UP).
Platform ini menciptakan ekosistem yang menghubungkan satuan kerja yang menggunakan UP dari APBN, lembaga perbankan yang memfasilitasi sistem pembayaran, dan vendor, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penyedia barang/jasa.
Penggunaan Digipay memungkinkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran secara elektronik dengan Kartu Debit/CMS atau Kartu Kredit Pemerintah ke Rekening Penyedia Barang/Jasa melalui sistem marketplace. Platform ini menggabungkan aktivitas pengadaan barang/jasa, pembayaran, pelaporan, dan perpajakan dalam satu ekosistem, dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara dan mendukung UMKM sebagai penyedia barang/jasa.
Selain Digipay, inovasi lain dalam pembayaran digital termasuk program Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management System – Virtual Account, dan Layanan Keuangan Digital atau Dompet Digital Pemerintah. Semua inovasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang lebih baik, serta membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan kas negara.
Meskipun terdapat kendala dalam implementasi Digipay, seperti mindset yang masih cenderung konvensional dan kurangnya literasi digital, platform ini memiliki banyak manfaat bagi pemerintah, perbankan, dan UMKM. Untuk itu, dukungan terus menerus dari semua pihak sangat diperlukan dalam pengembangan Digipay untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. [ary]
