Batara.info | Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, Slamet, mengkritik pemerintah yang dinilai tidak serius dalam mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi.
Slamet mengatakan, anggaran subsidi pupuk yang hanya sebesar Rp26 triliun pada tahun 2024 ini tidak cukup dan tidak efisien untuk mengatasi langkanya pupuk subsidi.
“Anggaran Rp26 triliun itu hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan kuota pupuk subsidi nasional yang mencapai 70 T. Ini jelas tidak cukup,” tegas Slamet.
Slamet menilai, pemerintah lebih berpihak pada proyek-proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Negara (IKN), kereta cepat, dan mobil listrik, daripada memperhatikan kebutuhan petani.
“Pemerintah bilang berpihak pada petani, tapi anggaran untuk subsidi pupuk hanya dipenuhi 30 persen. Sementara, untuk pendanaan IKN, kereta cepat, mobil listrik, pemerintah bisa dengan sigap menyediakan uang dengan cara apapun,” kata Slamet.
Slamet pun meminta pemerintah untuk segera menambah anggaran subsidi pupuk menjadi Rp70 triliun.
“Agar pupuk subsidi tidak langka, harusnya pemerintah memberikan anggaran Rp70 triliun. Kalau tidak, jangan salahkan petani jika produktivitasnya menurun dan produksi pangan kita terganggu,” tutup Slamet. [PKS/ary]
