Batara.info | Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengecam adanya jaringan mafia peradilan yang diduga mengatur peradilan di Tanah Air. Ia menegaskan akan membantu segala upaya dalam membongkar jaringan haram tersebut.
Sahroni menegaskan itu menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, yang mengungkapkan bahwa ada mafia peradilan di Indonesia. Bahkan, mereka mengadakan rapat kerja nasional (Rakernas) setiap tahun sekali.
“Kami di Komisi III DPR sangat terkejut dan mengecam keberadaan para mafia peradilan ini. Kami juga akan membantu Prof Jimly melakukan koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk membongkar mafia,” ujar Sahroni, Senin (6/11/2023).
Berdasarkan pernyataan Jimly, kata Sahroni, oknum yang terlibat dalam mafia peradilan ini bukan hanya satu atau dua orang, dan pergerakannya pun sudah sangat terstruktur. Komisi III DPR akan berkoordinasi dengan berbagai pimpinan institusi guna mengungkap keterlibatan oknum mafia peradilan.
“Jadi kita akan minta atensi langsung dari pimpinan institusi untuk bantu mengusut jaringan tersebut. Karenanya Pak Jimly tolong sebutkan nama-namanya,” tegas Sahroni.
Menurut legislator NasDem itu, pengusutan penting dilakukan karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Jika ini dibiarkan berlarut, dikhawatirkan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hukum.
“Dugaan kasus ini tidak boleh sampai tenggelam, tidak boleh hanya buat gaduh, saya pastikan itu. Sebab kepercayaan masyarakat terhadap hukum tengah dipertaruhkan. Jangan buat masyarakat menjadi antipati terhadap sistem hukum di negaranya sendiri,” tukas Sahroni.
Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa ada rapat kerja nasional yang dilakukan para mafia peradilan setiap satu tahun sekali.
“Kalau mafia peradilan itu, setahun sekali rakernas. Itu cuma segelintir orang tapi lumayan banyak,” kata Jimly.
Dalam rakernas tersebut, kata Jimly, para mafia yang berasal dari berbagai institusi penegak hukum itu melaporkan berapa penghasilan yang didapat dari memeras masyarakat saat bertugas.
“Mereka rakernas setiap tahun lalu masing-masing melapor siapa yang paling banyak dapat duit,” ujar mantan Ketua MK ini. [Nasdem/ary]
