Batara.info | Anggota Komisi II DPR RI dari FPKS, Aus Hidayat Nur, mengecam keras wacana pemberlakuan pajak untuk judi online. Menurutnya, ide tersebut tidak layak, bahkan untuk sekedar terlintas di pikiran pejabat publik.
“Hampir tiap bulan saya mengunjungi daerah-daerah di Indonesia untuk menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan di mana salah satunya adalah Pancasila. Namun pejabat malah memperlihatkan ide dan sikap kontradiktif dengan mengangkat wacana pajak judi online,” tukasnya melalui keterangan pers di Samarinda, Jumat, 8 September 2023.
Tidak ada agama yang memperbolehkan judi, sehingga jelas perjudian adalah hal yang bertolakbelakang dengan Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Sementara wacana pemberlakuan pajak untuk judi online menyiratkan adanya keinginan untuk melegalisasi perbuatan yang memiskinkan masyarakat itu.
“Pemerintah jangan bermain-main dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah mengakar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjudian, mabuk-mabukan, dan penyimpangan seksual jelas bertentangan dengan budaya bangsa,” tambahnya.
Perjudian yang penuh tipu daya dan dimainkan dengan sistem IT yang rawan manipulasi bisa membuat masyarakat terlena dan menyeret halus pada kemiskinan. Judi punya daya rusak yang hebat.
“Melecehkan agama dan merusak generasi muda. Pemerintah sudah gagal memerangi narkoba malah sekarang muncul persoalan baru yang mereka munculkan sehingga moral Pancasila menjadi porak poranda,” pungkas anggota dewan dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Wacana pengenaan pajak kepada judi online disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie pada rapat kerja dengan DPR Komisi I di Gedung Parlemen Senayan, Senin 4 September lalu. [PKS/ary]
