Foto : Istimewa
Penulis : Gembong Wiroyudo
BATARA.INFO, Jakarta – Rapat Paripurna penyampaian hasil reses anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta digelar pada Senin, 1 Desember 2025 di Ruang Rapat Paripurna. Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, unsur SKPD, serta Forkopimda.
Dalam penyampaian hasil resesnya, Lazarus Simon Ishak, anggota DPRD DKI Jakarta, menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan warga, khususnya yang berperan langsung dalam pelayanan sosial di tingkat akar rumput.
“Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta harus lebih memperhatikan kesejahteraan warga yang dalam hal ini PKK dan Posyandu,” ujar Lazarus dalam rapat resmi tersebut.
Menurutnya, kader-kader Posyandu dan anggota PKK di tingkat RW selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar dan pemberdayaan keluarga. Mereka bekerja secara konsisten di tengah masyarakat, namun perhatian dan dukungan sering kali belum maksimal.
“PKK dan kader Posyandu adalah ujung tombak peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mereka menjaga tumbuh kembang balita, edukasi gizi keluarga, hingga program kesehatan ibu. Sudah selayaknya kesejahteraan mereka ditingkatkan,” tegas Lazarus.
Selain berbicara soal peningkatan kesejahteraan, Lazarus juga menekankan perlunya peningkatan anggaran pemberdayaan masyarakat agar program-program kesehatan di wilayah dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme formal penyampaian aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat masa reses. Hasil reses tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja daerah.
Analisis Opini Publik
Isu kesehatan masyarakat dan kesejahteraan kader dipandang sebagai salah satu faktor penting yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Dengan kenaikan kebutuhan sosial di Jakarta, perhatian pemerintah terhadap kelompok relawan pelayanan kesehatan menjadi fokus publik yang terus menguat.
Lazarus menilai, langkah konkret dari Pemprov DKI diperlukan untuk menjawab tuntutan tersebut. Jika kebijakan dan anggaran didorong secara tepat, keberadaan PKK dan Posyandu di tingkat RW akan semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat luas.
