DPR RI Umumkan 6 Keputusan Penting : Hentikan Tunjangan Rumah Hingga Moratorium Kunjungan ke Luar Negeri

Foto : Istimewa

Penulis : Gembong Wiroyudo

BATARA.INFO, Jakarta – Menanggapi tuntutan publik yang disuarakan melalui gerakan 17+8 rakyat, Pimpinan DPR RI menggelar konferensi pers dengan mengumumkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi. Keputusan ini disebut sebagai langkah nyata untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam kinerja parlemen.

Dalam pernyataannya, Pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku mulai akhir Agustus hingga awal September 2025.

Enam Poin Keputusan DPR RI:

1. Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025.
2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung mulai 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
3. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
4. Penonaktifan hak keuangan bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya.
5. Tindak lanjut penonaktifan anggota DPR oleh partai politik, dengan koordinasi antara Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan mahkamah partai masing-masing.
6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

Transparansi sebagai Jawaban Kritik Publik

Pimpinan DPR menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk evaluasi menyeluruh terhadap komponen tunjangan anggota DPR. Data mengenai besaran tunjangan, fasilitas, serta komponen lainnya juga dibagikan secara terbuka kepada awak media.

Khusus bagi anggota DPR yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai, pimpinan DPR menyatakan telah mengirimkan surat resmi untuk memastikan koordinasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Respons Publik dan Harapan ke Depan

Langkah DPR ini langsung memantik perhatian publik. Banyak pihak menilai kebijakan penghentian tunjangan dan moratorium perjalanan ke luar negeri adalah langkah positif untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Namun, sebagian kalangan juga menekankan bahwa kebijakan ini harus diawasi pelaksanaannya agar tidak hanya menjadi wacana semata. Transparansi data dan konsistensi implementasi akan menjadi kunci bagi DPR RI dalam menjawab kritik masyarakat.

BATARA.INFO akan terus memantau perkembangan implementasi enam keputusan DPR ini serta respons publik yang menyertainya.