Desak Usut Tuntas Semua Pelaku Pungli di Rutan KPK

Batara.info | Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak KPK dan penegak hukum lainnya mengusut tuntas kasus pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Semua pihak yang terlibat harus ditindak.

“Saya minta KPK dan penegak hukum lainnya, agar memproses seluruh oknum pelaku yang terlibat, baik yang masih bekerja di KPK, maupun yang sudah tidak. Jangan sampai karena pegawai sendiri, jadi ada tebang pilih dalam kasus ini. Semuanya harus bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku,” ungkap Sahroni dalam keterangannya, Rabu (17/1/2024).

Legislator NasDem dari Dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) itu menilai ketegasan KPK dalam menyelesaikan kasus tersebut sangat penting karena memperlihatkan komitmen lembaga antikorupsi itu dalam memberantas segala bentuk penyelewengan termasuk di internal KPK.

“KPK harus bisa tunjukkan kepada masyarakat bahwa, komitmen KPK dalam memberantas korupsi dan suap itu memang tajam ke segala arah. Seperti situasi yang sedang dihadapkan pada saat ini, sebanyak 93 pegawai internal, atau bahkan bisa lebih, terlibat pungli. Nilainya fantastis, miliaran rupiah. Bertahun-tahun tidak ketahuan,” ungkap dia.

Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mendesak agar kasus tersebut segera diselesaikan. Penyelesaian kasus jangan sampai menimbulkan polemik.

“Masyarakat sedang memantau, tindakan tegas apa yang akan KPK lakukan? Apakah KPK bisa selesaikan ini tanpa drama?” sebut dia.

Sahroni berharap KPK tegas dalam menghadapi situasi tersebut dan tidak boleh terpengaruh faktor apa pun.

“Jadi KPK harus jawab seluruh keraguan-keraguan itu. No kompromi, meski melibatkan pegawai sendiri,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Albertina Ho memperkirakan nilai pungli di Rutan KPK mencapai Rp6,148 miliar. Sebanyak 93 pegawai KPK diduga terlibat dalam praktik pungli tersebut.

Albertina menjelaskan nominal yang diduga diterima para pihak terkait pungli tersebut bervariasi. Penerima terbesar mencapai Rp504 juta dan terkecil satu juta rupiah. [Nasdem/ary]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *