BATARA.INFO, Jakarta — Perjalanan politik Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan dua presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
Data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memperlihatkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan terakhir. Dalam survei November 2025, elektabilitas Prabowo masih mencapai 34,9 persen. Namun pada survei 5–19 Juli 2026, angkanya turun menjadi 14,5 persen.
Artinya, terjadi penurunan sekitar 20,4 poin persentase.
Sebaliknya, pada periode awal pemerintahan SBY dan Jokowi, tren elektabilitas keduanya relatif stabil atau bahkan meningkat.
Jokowi Naik 13 Poin
Pada periode Oktober 2015 hingga Juni 2016, elektabilitas Jokowi berdasarkan data yang dibandingkan SMRC meningkat dari sekitar 31 persen menjadi 44 persen.
Kenaikan sekitar 13 poin tersebut menunjukkan penguatan posisi politik Jokowi memasuki tahun kedua pemerintahannya.
Tren tersebut berbeda dengan Prabowo yang justru mengalami penurunan signifikan pada periode yang sama dalam masa pemerintahannya.
SBY Relatif Stabil
Sementara itu, elektabilitas SBY pada periode Desember 2005 hingga Agustus 2006 relatif stabil dan kemudian menguat.
Elektabilitas SBY berada di kisaran 39–40 persen pada awal periode pengamatan dan meningkat menjadi sekitar 44 persen pada Agustus 2006.
Dengan demikian, SBY tidak mengalami penurunan tajam seperti yang terjadi pada Prabowo saat ini.
Perbandingan Elektabilitas
Presiden| Periode yang Dibandingkan| Awal| Akhir| Perubahan
SBY| Des 2005–Ags 2006| ±40%| ±44%| +4 poin
Jokowi| Okt 2015–Jun 2016| ±31%| ±44%| +13 poin
Prabowo| Nov 2025–Jul 2026| 34,9%| 14,5%| -20,4 poin
Data tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Jokowi mengalami penguatan paling besar, SBY relatif stabil dan menguat, sedangkan Prabowo mengalami penurunan paling tajam.
Mengapa Elektabilitas Prabowo Menurun?
SMRC tidak hanya melihat perubahan elektabilitas, tetapi juga menemukan penurunan evaluasi masyarakat terhadap kondisi nasional.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut memburuknya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum menjadi faktor penting dalam turunnya kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo.
Dalam survei Juli 2026, hampir separuh responden, yakni 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk. Hanya 15,7 persen yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik.
Elektabilitas Bukan Sama dengan Kepuasan Pemerintah
Ada satu hal penting yang perlu dibedakan.
Elektabilitas calon presiden menggambarkan pilihan masyarakat apabila pemilihan presiden dilakukan dalam konteks pertanyaan survei, sedangkan approval rating mengukur kepuasan terhadap kinerja presiden.
Karena itu, rendahnya elektabilitas tidak otomatis berarti mayoritas masyarakat menolak seluruh kebijakan pemerintah.
Namun, dalam survei SMRC Juli 2026, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo juga turun menjadi 51,1 persen, dari tingkat yang jauh lebih tinggi pada November 2025.
Prabowo Masih Memiliki Waktu
Meski angka elektabilitas Prabowo menjadi perhatian, posisi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai hasil Pilpres 2029.
Pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu lebih dari dua tahun untuk memperbaiki persepsi publik, khususnya melalui kinerja ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, penegakan hukum dan efektivitas program pemerintah.
Selain itu, elektabilitas yang diukur pada 2026 masih sangat mungkin berubah seiring perkembangan politik dan ekonomi nasional.
Yang menjadi perhatian adalah arah trennya.
Jika SBY pada periode yang dibandingkan cenderung stabil dan Jokowi mengalami penguatan, Prabowo justru menghadapi tren penurunan yang cukup tajam.
Tiga Presiden, Tiga Pola
SBY: stabil → menguat
Jokowi: menguat tajam
Prabowo: menurun tajam
Dengan demikian, berdasarkan data SMRC yang dibandingkan, Prabowo menghadapi tantangan elektabilitas paling berat dibandingkan SBY dan Jokowi pada periode awal pemerintahan mereka yang menjadi pembanding.
Namun, politik Indonesia masih sangat dinamis. Kemampuan pemerintah mengubah persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kinerja pemerintahan akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah tren penurunan tersebut hanya bersifat sementara atau menjadi persoalan politik yang lebih panjang menuju Pemilu 2029.
Catatan metodologi: Survei SMRC Juli 2026 dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak; wawancara dilakukan melalui telepon dan tatap muka, dengan margin of error sekitar ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sumber: SMRC, diolah Batara.info.
