BATARA.INFO | JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri membuka persoalan serius mengenai keamanan negara, integritas institusi penegak hukum, serta potensi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik dan ekonomi.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri, sasaran penyadapan juga diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan, siapa yang memiliki akses terhadap hasilnya, dan apakah ada pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut?
Empat Perwira Tinggi Terseret, Motif Belum Terungkap
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa dasar kebutuhan penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Dalam perkembangan hingga 6 November 2026, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Slamet Uliandi belum ditahan karena dilaporkan dalam kondisi sakit pascastroke.
Perkara ini mencakup dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Mengapa Informasi Penyadapan Bisa Bernilai bagi Oligarki?
Dalam perspektif ekonomi-politik, informasi mengenai komunikasi Presiden, menteri, pejabat strategis, dan pengusaha besar memiliki nilai yang tidak kecil.
Informasi mengenai rencana kebijakan energi, pertambangan, investasi, pengadaan proyek pemerintah, hingga perubahan regulasi dapat memengaruhi keputusan bisnis dan posisi tawar suatu kelompok ekonomi.
Dalam situasi tertentu, pihak yang memperoleh informasi lebih awal dapat memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya.
Karena itu, apabila hasil penyadapan ilegal benar-benar diberikan kepada pihak di luar institusi yang berwenang, persoalannya tidak lagi sekadar pelanggaran privasi. Hal tersebut berpotensi menjadi persoalan keamanan negara dan integritas pengambilan kebijakan publik.
Namun, hingga kini belum ada bukti publik yang mengonfirmasi bahwa kelompok oligarki tertentu menjadi pemesan, penerima, atau pengguna hasil penyadapan dalam perkara ini.
Tiga Kemungkinan Motif yang Perlu Didalami
Setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang patut menjadi perhatian penyidik.
Pertama, kepentingan politik.
Informasi komunikasi Presiden dan pejabat negara berpotensi digunakan untuk memetakan strategi politik, hubungan antarelite, serta dinamika internal pemerintahan.
Kedua, kepentingan ekonomi dan bisnis.
Informasi mengenai kebijakan strategis pemerintah, investasi, energi, pertambangan, dan proyek nasional dapat memiliki nilai komersial apabila jatuh ke tangan pihak yang berkepentingan.
Ketiga, pengumpulan informasi untuk membangun daya tawar kekuasaan.
Informasi pribadi maupun komunikasi rahasia dapat berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan atau kompromi politik.
Ketiga kemungkinan tersebut merupakan hipotesis investigasi, bukan kesimpulan mengenai motif para tersangka.
Persoalan Oligarki: Ketika Informasi Negara Berpotensi Menjadi Komoditas
Dalam kajian oligarki, persoalan utama bukan semata-mata siapa orang terkaya di Indonesia, melainkan bagaimana konsentrasi kekayaan dapat berhubungan dengan akses terhadap kekuasaan politik dan pengambilan keputusan negara.
Indonesia memiliki kelompok bisnis besar yang bergerak di sektor energi, pertambangan, perkebunan, perbankan, properti, infrastruktur, dan media.
Hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian para peneliti ekonomi-politik Indonesia.
Dalam konteks dugaan penyadapan ini, penyidik perlu memastikan apakah informasi yang diperoleh hanya berada dalam lingkungan operasional pihak-pihak yang diduga terlibat atau pernah dialihkan kepada pihak lain.
Pemeriksaan jejak digital, catatan akses sistem, komunikasi antarpihak, serta kemungkinan aliran informasi menjadi penting untuk menjawab persoalan tersebut.
DPR Diminta Mengawal Pengungkapan Aktor Intelektual
Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan rapat tersebut akan membahas pengungkapan pihak yang memerintahkan penyadapan, motif, serta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
Pembahasan tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka pelaksana, tetapi juga mampu menjelaskan rantai komando dan pihak yang mungkin memperoleh manfaat.
Transparansi menjadi kebutuhan mendasar, terutama karena sasaran dugaan penyadapan mencakup berbagai kelompok strategis dalam kehidupan bernegara.
Lima Pertanyaan yang Harus Dijawab Penyidik
Untuk memastikan perkara ini diusut secara menyeluruh, terdapat lima pertanyaan penting:
- Siapa yang memerintahkan dan mengendalikan operasi penyadapan?
- Siapa saja yang memiliki akses terhadap rekaman dan data hasil penyadapan?
- Apakah terdapat pengiriman informasi kepada pihak di luar institusi Polri?
- Apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk kepentingan bisnis, transaksi ekonomi, atau tekanan politik?
- Siapa aktor intelektual dan siapa pihak yang memperoleh keuntungan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan sejauh mana perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan individual atau kemungkinan jaringan kepentingan yang lebih luas.
Menjaga Negara dari Penyalahgunaan Informasi
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo semestinya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi intelijen dan sistem intersepsi komunikasi.
Teknologi penyadapan pada prinsipnya dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan keamanan negara. Namun, penggunaannya harus memiliki dasar hukum, kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Apabila instrumen tersebut digunakan di luar ketentuan, risikonya bukan hanya pelanggaran hak privasi, melainkan juga terbukanya ruang bagi penyalahgunaan informasi untuk kepentingan politik maupun ekonomi.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dalam skandal ini bukan hanya siapa yang menyadap Presiden Prabowo, melainkan siapa yang berada di balik rantai informasi tersebut dan siapa yang mungkin memperoleh keuntungan.
Publik berhak mengetahui kebenarannya melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
BATARA.INFO – Mengawal Kekuasaan, Membaca Arah Bangsa.
