BATARA.INFO, Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Dua tahun merupakan fase penting untuk melihat apakah agenda yang dibawa sejak awal pemerintahan telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi dan mulai menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Hingga September 2026, pemerintah menyebut telah menjalankan berbagai kebijakan transformatif. Kementerian PANRB mencatat pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya kebijakan yang diterbitkan. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan kualitas tata kelola negara.
Ekonomi Tetap Tumbuh di Atas 5 Persen
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year). Secara semester I 2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I 2025.
Angka tersebut menunjukkan perekonomian tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pada saat yang sama, pemerintah mendorong investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.
Menariknya, investasi di luar Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau sekitar 50,2 persen dari total investasi semester I 2026. Ini menjadi salah satu indikator yang perlu terus diperhatikan dalam agenda pemerataan ekonomi nasional.
Hilirisasi Menjadi Agenda Besar
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga meneruskan dan memperluas strategi hilirisasi.
Pada semester I 2026, investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun, atau sekitar 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional.
Hilirisasi diarahkan agar Indonesia tidak berhenti sebagai eksportir bahan mentah, tetapi mampu membangun industri pengolahan dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri.
Tantangannya adalah memastikan investasi tersebut tidak hanya menghasilkan angka investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, transfer teknologi, industri nasional yang kuat serta penerimaan ekonomi yang berkelanjutan.
Swasembada Pangan Menjadi Salah Satu Capaian Utama
Sektor pangan menjadi salah satu agenda yang paling menonjol.
Pada 7 Januari 2026, Presiden Prabowo mengumumkan tercapainya swasembada pangan tahun 2025.
Badan Pangan Nasional kemudian menyebut delapan komoditas pangan strategis telah mencapai swasembada pada 2026, sementara stok Cadangan Beras Pemerintah per 1 Juli 2026 dilaporkan sekitar 5,17 juta ton.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa harga pupuk berhasil diturunkan dan produksi pangan mengalami peningkatan.
Bagi masyarakat, tantangan berikutnya bukan hanya menjaga produksi, tetapi memastikan swasembada tersebut diterjemahkan menjadi harga pangan yang terjangkau, petani yang memperoleh pendapatan layak, distribusi yang efisien dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Makan Bergizi Gratis: Program Besar dengan Tantangan Besar
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada September 2026, Badan Gizi Nasional mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.
Berdasarkan data penerima manfaat per 31 Agustus 2026, MBG telah menjangkau sekitar 56,99 juta penerima manfaat dari target 74,56 juta.
Namun program sebesar ini juga menghadapi kebutuhan pembenahan tata kelola.
BGN melakukan pemutakhiran data dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat untuk mengarahkan program kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi tinggi.
Pada September 2026 juga terjadi sejumlah insiden keamanan pangan yang kemudian ditangani dan diinvestigasi oleh BGN. Pada 24 September, BGN menyatakan sedang menangani kejadian gangguan kesehatan penerima manfaat di Batang.
Karena itu, keberhasilan MBG ke depan akan sangat ditentukan oleh tiga hal:
ketepatan sasaran, kualitas gizi dan keamanan pangan.
APBN: Program Besar Harus Diikuti Disiplin Fiskal
Besarnya agenda pemerintah juga membawa konsekuensi terhadap APBN.
Data hingga Agustus 2026 menunjukkan defisit APBN sekitar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Pemerintah tetap mempertahankan target defisit 2026 sebesar 2,85 persen PDB, masih di bawah batas 3 persen.
Belanja negara meningkat, antara lain untuk mendukung program prioritas.
Kondisi ini membuat pengelolaan fiskal menjadi salah satu pekerjaan penting memasuki tahun ketiga pemerintahan.
Persoalannya bukan sekadar apakah defisit berada di bawah batas undang-undang, tetapi apakah setiap rupiah belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Pendidikan dan Kesehatan
Pemerintah juga menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda jangka panjang.
Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan dialokasikan sekitar Rp757,8 triliun atau 20 persen APBN, dengan fokus antara lain pada peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa, Sekolah Rakyat dan sekolah unggul Garuda.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dikembangkan sebagai instrumen deteksi dini dan pencegahan penyakit.
Dua sektor ini memiliki karakter berbeda dengan pembangunan fisik. Hasilnya tidak selalu terlihat dalam satu atau dua tahun. Ukuran keberhasilan sebenarnya akan terlihat dari peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam jangka menengah dan panjang.
Danantara dan Transformasi BUMN
Pemerintah juga melakukan perubahan dalam pengelolaan aset dan perusahaan negara melalui pembentukan Danantara.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset negara dan memperkuat peran BUMN dalam pembangunan ekonomi.
Namun, sebagaimana program transformasi besar lainnya, ukuran keberhasilannya bukan hanya besarnya aset yang dikelola, melainkan bagaimana aset tersebut menghasilkan nilai ekonomi, memperkuat perusahaan negara dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
Memasuki Tahun Ketiga: Dari Program ke Dampak
Jika dua tahun pertama dibaca secara objektif, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan beberapa perubahan kebijakan yang cukup besar.
Pangan menjadi salah satu fokus utama.
MBG telah berkembang menjadi program nasional berskala sangat besar.
Investasi dan hilirisasi terus didorong sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.
Pendidikan, kesehatan dan perumahan menjadi bagian dari agenda pembangunan manusia dan kesejahteraan.
Sementara itu, pengelolaan APBN, kualitas implementasi program dan tata kelola menjadi bagian penting yang harus terus diperhatikan.
Dengan demikian, memasuki tahun ketiga, pertanyaan publik akan bergeser.
Bukan lagi semata-mata berapa banyak program yang telah diluncurkan, tetapi:
Seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?
Apakah pertumbuhan ekonomi semakin menciptakan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan?
Apakah swasembada pangan mampu menjaga harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani?
Apakah MBG menghasilkan perbaikan status gizi dengan tata kelola yang aman dan efisien?
Apakah hilirisasi menciptakan industri nasional yang semakin kuat?
Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh program tersebut dapat dijalankan dengan APBN yang sehat dan tata kelola yang semakin transparan?
Dua tahun pertama dapat menjadi fondasi. Namun, hasil akhir dari agenda besar pemerintahan Prabowo-Gibran baru akan semakin terlihat ketika program-program tersebut memasuki fase konsolidasi, evaluasi dan pembuktian dampak pada tahun-tahun berikutnya.
BATARA.INFO — Cahaya Kebajikan Bangsa.
