Foto : Setkab RI
Penulis : Gembong Wiroyudo
BATARA.INFO, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran, penguatan kemandirian ekonomi, serta pemberdayaan desa dan sektor kelautan.
Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya, negara berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun. Dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendukung berbagai program produktif yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Presiden, langkah penghematan tersebut bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga bagian dari upaya menutup celah kebocoran anggaran. Ia menegaskan bahwa tanpa efisiensi dan pengawasan ketat, anggaran berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Penghematan ini kita lakukan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat. Kalau tidak diawasi dan tidak diefisienkan, berpotensi untuk dikorupsi,” tegas Presiden.
Perkuat Ekonomi dari Dalam Negeri
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa penguatan ekonomi nasional harus dimulai dari internal. Indonesia, menurutnya, harus membangun kemandirian dan daya saing agar tidak lagi bergantung pada kekuatan eksternal.
Konsep berdikari kembali digaungkan sebagai fondasi pembangunan ekonomi ke depan. Pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, memperkuat industri strategis, serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif.
“Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kita tidak boleh terus bergantung. Kita harus kuat dari dalam,” ujarnya.
1.000 Desa Nelayan pada 2026
Salah satu fokus utama pemerintah pada 2026 adalah penguatan sektor kelautan melalui pembangunan desa-desa nelayan secara terintegrasi di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan, sebagai bagian dari target besar 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Presiden menyoroti bahwa selama ini nelayan kerap luput dari perhatian kebijakan pembangunan. Minimnya fasilitas seperti pabrik es, akses solar, hingga jaringan distribusi pasar menjadi persoalan klasik yang harus segera diatasi.
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” tegasnya.
Model desa nelayan terintegrasi tersebut akan mencakup fasilitas cold storage, akses logistik, permodalan, hingga konektivitas pasar agar hasil tangkapan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Percepatan 30.000 Koperasi Merah Putih
Selain sektor kelautan, Presiden juga menekankan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dalam waktu dekat, ratusan koperasi ditargetkan mulai beroperasi, dengan total hampir 30.000 koperasi dan gudang dalam tahap pembentukan.
Setiap koperasi akan dilengkapi dengan:
- Gudang penyimpanan
- Cold storage
- Gerai kebutuhan pokok
- Klinik desa
- Farmasi desa murah
- Layanan pembiayaan mikro berbunga ringan
Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis desa.
Forum Indonesia Economic Outlook 2026 menjadi penegasan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo: efisiensi anggaran, keberpihakan pada sektor produktif, dan penguatan fondasi ekonomi rakyat.
Dengan kombinasi penghematan fiskal, pembangunan desa nelayan, serta ekspansi koperasi, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin inklusif dan berkelanjutan menuju 2029.
