Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Foto: nasdemdprri.id
BATARA.INFO, Palembang — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional. Provinsi ini kini menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” ujar Saan Mustopa dalam agenda Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, di Kota Palembang, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah daerah dan para petani.
“Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Saan menilai capaian Sumatera Selatan dalam menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan target swasembada pangan nasional 2027 yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan, target tersebut akan menjadi fondasi menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan serius di beberapa daerah lain, terutama di Pulau Jawa, akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan.
“Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.
Selain itu, Saan menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, khususnya irigasi dan distribusi pupuk, sebagai kunci peningkatan produktivitas petani.
“Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Saan memastikan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah. Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi untuk memperkuat ketahanan pangan bangsa.
“Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan sudah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tandas Saan.
(um/blf/aha)
