Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. Foto: DPR RI
BATARA.INFO, Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.
Menurut Sukamta, olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana promosi dan diplomasi antarnegara. Karena itu, ia menilai Israel yang melakukan tindakan genosida terhadap rakyat Palestina tidak pantas diberi panggung untuk mempromosikan negaranya.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (8/10).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa izin bagi atlet Israel untuk bertanding di tanah air berpotensi menimbulkan polemik publik dan mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
Konsistensi Sikap Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan
Sukamta menekankan bahwa sejak awal kemerdekaan, Indonesia konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Sejarah juga mencatat konsistensi tersebut. Pada 1958, Indonesia memilih mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel. Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan (ROC).
Keputusan tersebut sempat menimbulkan ketegangan internasional, tetapi menunjukkan keteguhan prinsip anti-penjajahan Indonesia.
Sikap Tegas di Era Modern
Konsistensi itu, lanjut Sukamta, juga tampak di era modern. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah muncul gelombang penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.
“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas: menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” tegasnya.
Situasi Kemanusiaan di Gaza
Sukamta juga menyoroti kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza. Berdasarkan laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) dan Kementerian Kesehatan Gaza, hingga 1 Oktober 2025, sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023.
“Ironisnya, mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Dalam situasi genosida seperti ini, tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ujarnya.
Menolak Perlakuan Istimewa bagi Israel
Sukamta menegaskan agar pemerintah tidak memberikan perlakuan istimewa kepada Israel dalam bentuk apa pun — baik terkait pemberian visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.
“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” tandasnya.
Menjaga Marwah dan Jati Diri Bangsa
Sebagai pimpinan Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, Sukamta menilai bahwa ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.
“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkasnya.
