Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera. Foto: DPR RI
BATARA.INFO, Tangerang Selatan — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan pentingnya kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan perguruan tinggi dalam memastikan kesiapan Indonesia menghadapi dua momentum besar, yaitu implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada tahun 2027 dan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dalam kunjungan kerja BKSAP ke Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (3/10/2025), Mardani menjelaskan bahwa DPR RI tengah mengawal sejumlah penyesuaian regulasi agar Indonesia dapat memenuhi standar OECD sekaligus memanfaatkan kerja sama IEU-CEPA secara optimal.
“Kami di DPR sudah bertemu dengan Sekjen OECD. Dalam catatan terakhir, Indonesia perlu melakukan revisi terhadap dua undang-undang penting, yaitu UU Badan Pusat Statistik (BPS) dan **UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas Mardani saat berdialog dengan sivitas akademika UIN.
Menurutnya, OECD menilai lembaga statistik Indonesia perlu memiliki independensi seperti Bank Indonesia, agar data ekonomi nasional lebih objektif dan kredibel.
“OECD meminta BPS menjadi lembaga mandiri yang tidak boleh diintervensi. Ini langkah cerdas agar kepercayaan dunia terhadap data Indonesia meningkat,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut.
Selain itu, OECD juga memberikan catatan penting terkait penguatan independensi KPK.
“Mereka menilai bahwa KPK harus dikembalikan seperti sebelum revisi agar lebih kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan. Ini dua hal besar yang akan memperbaiki wajah Indonesia di mata dunia,” tambahnya.
Mardani menekankan bahwa kerja sama antara DPR dengan perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah sangat penting untuk memperkuat basis pengetahuan dan inovasi kebijakan.
“Kami di BKSAP melihat UIN sebagai mitra strategis. Ide-ide besar yang muncul dari kampus dapat menjadi masukan berharga dalam diplomasi parlemen, termasuk dalam konteks implementasi IEU-CEPA,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa BKSAP DPR RI memiliki peran seperti “Kementerian Luar Negeri-nya parlemen” yang berfungsi menjalin komunikasi dan kerja sama antarparlemen dunia.
“Hubungan antarparlemen sering kali lebih cair daripada antar eksekutif. Melalui kerja sama ini, kami bisa menjembatani perguruan tinggi Indonesia dengan universitas dan industri di luar negeri,” terang Mardani.
Melalui diplomasi parlementer yang aktif, Mardani berharap kualitas riset dan inovasi di perguruan tinggi dapat meningkat sekaligus memperkuat daya saing nasional menghadapi tantangan global.
“Kita ingin perguruan tinggi naik kelas, menjadi bagian dari jaringan riset internasional, dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi berbasis pengetahuan,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara dunia akademik dan parlemen akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas, transformasi digital, dan tuntutan transparansi global yang semakin kompleks.
“Jika kita mampu menyatukan kekuatan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, maka Indonesia akan siap menjadi pemain penting, bukan hanya di kawasan, tapi juga di panggung dunia,” pungkas Mardani.
