Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. (Foto: fraksi.pks.id)
BATARA.INFO, Batam – Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti adanya sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Temuan ini disampaikan Sahidin saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (18/9/2025).
Sahidin mengungkapkan adanya indikasi ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam program MBG. Dari sekitar delapan ribu SPPG yang ditetapkan BGN, lima ribu di antaranya diduga tidak jelas keberadaannya.
“BGN menyebut ada sekitar delapan ribuan SPPG yang ditetapkan. Namun, lima ribu di antaranya tidak jelas keberadaannya. Ada yang hanya membuka akun, tetapi lokasi fisiknya tidak ada. Informasi yang saya terima, termasuk di Batam, meskipun tidak sepenuhnya. Ini menimbulkan dugaan bahwa SPPG tersebut hanya untuk dijual,” ujar Sahidin.
Lemahnya Pengawasan BGN
Politisi Komisi IX ini mempertanyakan lemahnya sistem pengawasan BGN terhadap keberadaan dan operasional SPPG di lapangan. Ia juga menyinggung adanya dugaan konsentrasi penguasaan SPPG oleh segelintir pihak.
“Yang kita survei tadi masih banyak kekurangannya. Ini seperti apa pengawasan dari BGN?” tegasnya.
Kurangnya Koordinasi dengan Pemda
Selain soal pengawasan, Sahidin menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah. Menurutnya, tanggung jawab pelaksanaan program MBG berada di tingkat pemerintahan sehingga koordinasi lintas level menjadi kunci keberhasilan.
“Kami minta kepada BGN, baik pusat maupun daerah, agar menyelesaikan masalah ini, khususnya di Kepri. Jangan sampai program ini hanya sekadar ‘booking’, akunnya sudah terdaftar lalu dijual. Kalau seperti ini, kita khawatir program prioritas Presiden Prabowo Subianto justru bermasalah,” jelasnya.
Pentingnya Keamanan Pangan
Lebih jauh, Sahidin mengingatkan pentingnya aspek keamanan pangan dalam program MBG. Ia menekankan perlunya sistem pengawasan terpadu agar potensi insiden, seperti keracunan makanan, dapat diantisipasi sejak dini.
“Keamanan pangan jangan sampai diabaikan. Kalau ada masalah di lapangan, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
