Nelayan Kecil Perlu Perhatian Khusus, DPR RI Dorong Subsidi dan Program Kampung Nelayan Maju

Foto : Istimewa

BATARA INFO, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap nelayan kecil di tengah peningkatan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang pada tahun 2026 mencapai Rp13 triliun.

Menurut Darori, biaya operasional yang tinggi, terutama bahan bakar, masih menjadi kendala utama nelayan kecil.

“Nelayan kadang setiap hari belum tentu mendapat tangkapan yang cukup, tetapi tetap harus menanggung biaya bahan bakar yang tinggi. Karena itu subsidi sangat diperlukan,” ujar Darori saat diwawancarai Parlementaria di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Subsidi dan Bantuan Sarana Penangkapan

Selain subsidi bahan bakar, Darori juga menyoroti perlunya bantuan sarana penangkapan seperti jaring, perahu, dan kapal kecil. Bantuan tersebut dinilai akan meningkatkan produktivitas nelayan tanpa menambah beban modal besar.

Penguatan Program Kampung Nelayan Maju

Darori menilai, program Kampung Nelayan Maju harus terus diperkuat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berfokus pada hasil tangkapan ikan, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan berbasis kelautan, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, hingga perbaikan infrastruktur desa nelayan.

“Dengan adanya Kampung Nelayan Maju, masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga bisa mendapat tambahan penghasilan dari kegiatan lain yang berbasis kelautan,” jelasnya.

Larangan Kapal Besar dan Pengawasan Ketat

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Ia menegaskan kapal-kapal besar tidak boleh masuk ke wilayah tangkap nelayan kecil agar nelayan tradisional tetap memiliki ruang hidup dan sumber penghidupan yang layak.

Dorongan untuk KKP

Darori mengingatkan, peningkatan anggaran KKP menjadi Rp13 triliun harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan kecil, pengawasan laut, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

“Kalau program ini dijalankan dengan serius, kemiskinan di kalangan nelayan bisa ditekan, dan mereka akan lebih mandiri,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *