Sekretaris Faksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak
SEKRETARIS Faksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak minta Gubernur terpilih meniru pangkas anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.
Ishak berharap Pramono berani mengambil langkah inii, dan anggaran unruk sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagian besar bisa dialihkan unruk pendidiikan dan kesehatan
Menurut catatan media ini, Pramono memang akan memberikan sumbangan pembinaan pemdidikan (SPP) gratis termasuk makan bergizi gratis kepada siswa yang sekolah swasta di Jakarta Jadi.apabila sebagian besar anggaran untuk Forkopimda dipamgkas, bukan tidak mungkin seluruh siswa warga Jakarta yang benar’-benar tidak mampu gratis bayar SPP. Lebih dari itu, kesehatan gratis untuk warga Jakarta benar-benar di wujudkan. Hal makam bergizi gratis dan kesehatan gratis adalah program unggulan Astacita Presiden Prabow. Dan, Pramono mampu melakukannya, tambah Lazarus Simon Ishak.
BATARA.Info, Jakarta – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mendorong Pramono selaku Gubernur terpilih memangkas anggaran hibah yang diberikan kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Setelah pembahasan anggaran selesai, baru ada usulan untuk hibah Forkopimda yang tiba-tiba muncul dan langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang dilalui,” ujar Lazarus, Selasa (11 /2/2025).
Lazarus mengungkapkan, anggaran hibah untuk Forkopimda tercatat lebih dari Rp600 miliar. Jumlah ini, menurutnya, harus benar-benar dipertimbangkan kembali.
Dia menegaskan bahwa hibah tersebut seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan harus memiliki korelasi serta dampak langsung terhadap masyarakat Jakarta.
“Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kopassus, Kejati, TNI AU dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi. Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu,” ujar Lazarus.
Lebih lanjut, Lazarus juga mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkopimda yang terkesan terburu-buru. Dia mengusulkan agar anggaran dana hibah dikembalikan ke kas daerah untuk peningkatan program pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Semua pembahasan anggaran harus sesuai prosedur yang benar dan transparan,” tegasnya.
Berdasarkan laporan keuangan yang diterimanya, sejumlah SKPD akan memangkas anggaran hingga Rp2 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(sumber berita rmol.id.dan beberapa media lainnya)
