Foto : Dok. Pribadi
BATARA.INFO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti secara serius isu dugaan transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat yang muncul dalam kerangka kerja sama bilateral. Ia meminta Komisi I DPR segera melakukan klarifikasi kepada pemerintah guna menghindari polemik publik yang berkepanjangan.
Dasco menyampaikan bahwa DPR perlu bersikap proaktif dalam mengawal isu-isu sensitif yang menyangkut kedaulatan digital dan keamanan data warga negara. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas kebijakan sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami minta Komisi I segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah. Jangan sampai ada persepsi yang keliru dan menimbulkan kegaduhan. Isu ini menyangkut data pribadi rakyat Indonesia, jadi perlu diklarifikasi secara terbuka dan transparan,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7).
Isu ini mencuat setelah beredar laporan bahwa salah satu poin dalam kerja sama ekonomi Indonesia–Amerika Serikat memuat klausul yang berpotensi membuka akses terhadap data pribadi warga. Meskipun pihak Kementerian Perdagangan membantah adanya transfer data yang bersifat otomatis, kekhawatiran publik terlanjur berkembang.
Menanggapi hal tersebut, Dasco menekankan bahwa DPR sebagai lembaga representatif rakyat harus memastikan bahwa prinsip perlindungan data tetap terjaga. Menurutnya, keterlibatan DPR diperlukan untuk mencegah berkembangnya disinformasi di masyarakat.
“Ini bukan soal pro atau kontra terhadap kerja sama internasional. Tapi menyangkut tata kelola data nasional yang menyentuh ranah kedaulatan negara. DPR harus hadir untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada masyarakat,” lanjut politisi Partai Gerindra itu.
Pengamat kebijakan publik menyatakan bahwa respons cepat parlemen terhadap isu-isu digital akan menjadi penentu arah regulasi nasional ke depan, terlebih menjelang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan namun belum sepenuhnya berjalan optimal.
Dalam waktu dekat, Komisi I DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama perwakilan pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna membahas secara rinci isi kesepakatan dan implikasi teknisnya terhadap data warga.
Editor: Redaksi Batara.Info
Sumber: Wawancara langsung, siaran pers DPR RI, dan pernyataan resmi media nasional (Liputan6, MetroTV, Aktual)
Hak Cipta © 2025 Batara.Info
