BATARA.INFO, Jakarta – Langkah penting dalam perjalanan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia tercatat pada Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Rapat pengambilan keputusan tingkat I tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR menyatakan persetujuan agar RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang.
Keputusan ini menjadi perkembangan penting setelah RUU Perampasan Aset melalui proses pembahasan panjang yang melibatkan DPR, pemerintah, pakar hukum, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat sipil.
Dasco: Pembahasan Melalui 87 Kali Rapat Dengar Pendapat Umum
Dalam keterangannya, Sufmi Dasco Ahmad menyoroti panjangnya proses penyerapan aspirasi publik selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dasco mengungkapkan bahwa Komisi III DPR telah menyelenggarakan 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun pandangan masyarakat, pakar, organisasi, dan berbagai pihak terkait.
“Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini,” ujar Dasco, sebagaimana diberitakan ANTARA, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya ruang partisipasi publik yang diberikan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
Menurut Dasco, pembahasan tingkat pertama telah diselesaikan dan selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR terdekat untuk pengambilan keputusan.

Seluruh Fraksi Sepakat, Tahapan Legislasi Memasuki Babak Akhir
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melaporkan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan pandangan dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama tersebut.
Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
Perampasan Aset dan Harapan Memperkuat Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset memiliki arti strategis dalam upaya memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu tujuan pentingnya adalah menghadirkan instrumen hukum yang memungkinkan negara menangani dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Selama ini, penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga bagaimana negara dapat mengembalikan kerugian dan memulihkan aset hasil kejahatan.
Dalam pembahasan RUU ini, sejumlah substansi juga mencakup penanganan tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong.
Namun, pelaksanaan perampasan aset harus tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas, proporsionalitas, dan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Karena itu, substansi dan implementasi undang-undang nantinya akan menjadi perhatian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara memberantas kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Dasco dan Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset
Selesainya pembahasan tingkat pertama merupakan tahapan penting dalam perjalanan RUU Perampasan Aset yang telah lama menjadi perhatian publik.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada Rapat Paripurna DPR RI sebagai tahapan pengambilan keputusan tingkat kedua.
Bagi agenda pemberantasan korupsi, keberadaan regulasi perampasan aset diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum negara dalam menelusuri, mengamankan, mengelola, dan memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Keputusan Komisi III DPR bersama pemerintah pada 18 November 2026 menjadi catatan penting dalam proses legislasi nasional. Namun, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang karena masih menunggu keputusan dalam Rapat Paripurna dan proses pengundangan.
BATARA.INFO
Hukum, Politik, dan Kepentingan Publik.
