BATARA.INFO, Jakarta — Pelayanan jemaah haji Indonesia perlu dipastikan siap sejak tahap perencanaan. Evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah, penguatan layanan di Arab Saudi, hingga pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah menjadi bagian penting yang harus dipersiapkan secara matang agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sekaligus mengantisipasi berbagai kebutuhan pelayanan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.
Dasco menekankan bahwa kualitas pelayanan kepada jemaah tidak hanya ditentukan ketika pelaksanaan haji berlangsung di Tanah Suci, tetapi harus dibangun sejak proses perencanaan.
“Pelayanan jemaah haji perlu dipastikan siap sejak dari perencanaan,” demikian disampaikan Dasco melalui unggahannya pada Rabu (16/9/2026).
Menurut Dasco, evaluasi terhadap penyelenggaraan haji menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kebutuhan jemaah dapat dipersiapkan lebih awal. Pembahasan bersama Kementerian Haji dan Umrah juga mencakup penguatan pelayanan bagi jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi.
“Pokok pembicaraan menyangkut evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah, penguatan layanan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, serta kesiapan pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah,” tulis Dasco.
Perencanaan Menjadi Kunci
Kesiapan sejak awal menjadi semakin penting karena tahapan persiapan haji untuk tahun berikutnya memang harus dilakukan jauh sebelum jemaah berangkat. Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa sebagian besar persiapan penyelenggaraan haji 2027 sudah dimulai pada 2026, termasuk persiapan layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, kesehatan dan petugas haji.
Dalam konteks tersebut, koordinasi antara pemerintah dan DPR RI menjadi bagian dari proses evaluasi sekaligus pengawasan agar berbagai kebutuhan pelayanan dapat dipetakan dan disiapkan secara lebih terukur.
Sejumlah isu penyelenggaraan haji juga masih menjadi perhatian, termasuk aspek layanan kesehatan, akomodasi, transportasi dan kondisi layanan di sejumlah lokasi di Arab Saudi. Pemerintah sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa evaluasi penyelenggaraan haji 2026 diperlukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan pada musim haji berikutnya.
Selain pelayanan teknis, pembahasan mengenai kebutuhan anggaran juga menjadi bagian penting dalam persiapan. Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya telah menyampaikan kebutuhan anggaran dan tambahan dukungan untuk memastikan berbagai fungsi pelayanan jemaah dapat berjalan, termasuk layanan pendaftaran, dokumen, petugas, akomodasi, transportasi, kesehatan dan perlindungan jemaah.
DPR Kawal Hasil Evaluasi
Dasco mengatakan DPR RI akan terus mengoordinasikan hasil evaluasi bersama kementerian terkait agar penyelenggaraan haji ke depan dapat semakin baik.
“Kami di DPR RI akan terus mengoordinasikan hasil evaluasi ini agar penyelenggaraan haji semakin baik dan jemaah Indonesia mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan optimal,” ujar Dasco.
Pernyataan tersebut menempatkan aspek pelayanan jemaah sebagai salah satu perhatian dalam pembahasan antara DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah.
Bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah jemaah haji yang besar, kesiapan perencanaan menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Setiap tahapan, mulai dari persiapan di dalam negeri hingga pelayanan selama jemaah berada di Arab Saudi, membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan persiapan yang dilakukan jauh hari.
Pada saat yang sama, pembahasan biaya haji 2027 juga masih berlangsung. Per 16 September 2026, besaran biaya yang harus dibayar langsung oleh jemaah belum menjadi angka final dan masih dibahas melalui Panja Haji DPR RI dan pemerintah.
Dengan demikian, evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya menyangkut bagaimana pelayanan diberikan saat jemaah berada di Tanah Suci, tetapi juga bagaimana seluruh kebutuhan tersebut direncanakan, dianggarkan, dikoordinasikan dan diawasi sejak jauh sebelum keberangkatan.
Jakarta, 16 September 2026
