Foto: kabar24.bisnis.com
Penulis : Redaksi batara.info
BATARA.INFO, Jakarta – Kepercayaan publik terhadap parlemen di kawasan ASEAN tengah berada pada fase yang mengkhawatirkan. Berbagai survei regional dan nasional menunjukkan kecenderungan yang konsisten: lembaga legislatif semakin sering dipersepsikan sebagai institusi negara yang paling rentan kehilangan kepercayaan masyarakat.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan menyentuh jantung demokrasi representatif. Parlemen adalah pilar utama penyaluran aspirasi rakyat. Ketika kepercayaan publik melemah, legitimasi kebijakan dan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif ikut tergerus.
Demokrasi Terbuka, Tekanan Menguat
Di negara-negara ASEAN dengan sistem demokrasi terbuka seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand, parlemen justru menghadapi tekanan paling besar.
Keterbukaan politik, kebebasan pers, dan partisipasi publik yang luas membuat setiap keputusan legislasi berada dalam sorotan tajam.
Dalam konteks ini, parlemen kerap dipersepsikan sebagai arena kompromi elite politik, bukan sebagai ruang representasi kepentingan rakyat. Persepsi tersebut, jika tidak dijawab dengan kinerja dan transparansi, berpotensi memperdalam jurang kepercayaan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Indonesia: Moderat, Namun Strategis
Indonesia berada pada posisi moderat dalam peta kepercayaan parlemen di ASEAN. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI berada pada kisaran 60–65 persen. Angka ini menunjukkan bahwa DPR RI masih memiliki legitimasi, namun belum cukup kuat untuk menjawab ekspektasi publik yang terus meningkat.
Sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan, Indonesia memikul tanggung jawab strategis. Kualitas DPR RI tidak hanya berdampak pada politik nasional, tetapi juga menjadi cerminan demokrasi Indonesia di tingkat regional.
Stabilitas Tidak Selalu Identik dengan Representasi
Di sisi lain, negara seperti Vietnam dan Singapura menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen yang relatif stabil. Namun stabilitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang lebih terkonsolidasi dan terpusat.
Sebaliknya, Filipina dan Thailand memperlihatkan bagaimana instabilitas politik dan konflik elite yang berkepanjangan dapat secara langsung meruntuhkan kepercayaan terhadap parlemen.
Kepentingan ASEAN yang Lebih Luas
Bagi ASEAN, krisis kepercayaan terhadap parlemen bukan persoalan domestik semata. Parlemen yang lemah legitimasinya akan kesulitan menjalankan fungsi pengawasan dan representasi, termasuk dalam isu-isu strategis kawasan seperti ekonomi, investasi, dan stabilitas politik regional.
Integrasi ASEAN tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan eksekutif. Diperlukan parlemen yang kuat, kredibel, dan dipercaya publik agar kerja sama kawasan memiliki dasar legitimasi yang kokoh.
Jalan Pemulihan
Pemulihan kepercayaan terhadap parlemen menuntut langkah nyata, bukan sekadar retorika. Transparansi legislasi, penguatan etika politik, dan keberpihakan pada kepentingan publik harus menjadi agenda utama.
Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, tantangan ke depan jelas: parlemen harus kembali membuktikan bahwa mereka benar-benar mewakili rakyat. Tanpa kepercayaan publik, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa makna substantif.
