Batara.info | Dalam menghadapi tantangan defisit gula yang signifikan di Indonesia, Andi Akmal Pasluddin, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, memberikan tanggapannya terhadap isu importasi gula yang saat ini menjadi perbincangan utama di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh dari berita terkini, total kebutuhan gula nasional mencapai sekitar 6 juta ton, sedangkan produksi nasional hanya 2,2 juta ton per tahun. Akibatnya, terdapat defisit gula sebesar 3,8 juta ton yang harus dipenuhi melalui impor.
Pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor 4.641.000 ton gula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Volume impor ini terinci atas 991.000 ton gula kristal putih (GKP) untuk konsumsi, gula kristal rafinasi (GKR) sebanyak 3,6 juta ton untuk industri makanan dan minuman, serta 50.000 ton gula untuk kebutuhan khusus.
“Saya sangat menyayangkan, antisipasi produksi gula saat ini menurun drastis. Pemerintah sudah menyatakan bahwa kuota impor bahan baku gula kristal rafinasi (GKR) untuk tahun depan akan ditambah menjadi 3,6 juta ton, naik 10 persen dibandingkan dengan kuota tahun ini,” tutur Politisi PKS ini.
Pria kelahiran Bone Sulawesi Selatan ini menyatakan kekhawatirannya terkait ketergantungan Indonesia pada impor gula.
“Kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat mengatasi defisit gula jangka panjang dan memberikan dampak positif bagi petani tebu di Indonesia,” ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran ini menyampaikan, data yang ia dapat dari Kementerian Perindustrian mencatat bahwa kebutuhan gula di dalam negeri pada 2022 mencapai 6,48 juta ton, namun produksi nasional hanya mencapai 2,2 juta ton per tahun.
Anggota DPR RI ini menyoroti perlunya upaya nyata untuk meningkatkan produksi gula nasional agar dapat mengurangi ketergantungan pada impor.
“Kita semua masih prihatin hingga hari ini, impor gula menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan industri mamin (Makanan Minuman) di Indonesia,” tegas Akmal.
Di sisi lain, Andi Akmal sangat memahami kekhawatiran para petani tebu terkait rencana impor gula sebanyak 991.000 ton pada tahun 2023. Sebagai anggota DPR RI Komisi IV, sekaligus anggota Badan Anggaran DPR, Andi Akmal mendesak pemerintah perlu terus memantau dan mendukung kebijakan yang dapat mengatasi defisit gula secara berkelanjutan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani tebu, industri, dan konsumen.
“Jangan sampai keputusan terkait importasi tebu ini terkait dengan faktor politik menjelang Pemilu 2024. Semua harus berdasar kebutuhan masyarakat, demi melindungi kesejahteraan petani tebu dan konsumen Indonesia,” tutup Andi Akmal Pasluddin. [PKS/ary]
