Batara.info | Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pusat dan daerah telah menyelamatkan 2.710 korban dan mengamankan 1.014 tersangka sejak Juni-September 2023.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah penindakan hukum atas kasus TPPO yang mengancam masyarakat. Terlebih dibentuknya Satgas TPPO lintas instansi dari pusat hingga daerah menyiratkan jika TPPO adalah masalah serius dan harus ditanggulangi semua pihak.
“Saya mendorong saat KTT ASEAN yang lalu agar dibuat MoU di negara-negara Asia Tenggara seiring meningkatnya daerah tujuan TPPO di wilayah Asia Tenggara. Tegaskan penegakan hukum di Indonesia juga mesti dibarengi dengan penindakan hukum yang tegas pula di daerah kawasan mengingat ada jejaring internasional,” sebut Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023)
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini menyebut perlindungan WNI adalah harga mati. Negara wajib hadir dalam melindungi keselamatan warga negara agar tidak terjerumus iming-iming modus TPPO.
Terlebih menurut temuan Satgas TPPO mayoritas korban terjerat dengan rayuan penempatan kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK).
“Kami di Komisi IX meminta agar proses perekrutan PMI prosedural lebih dikencangkan dengan sosialisasi yang lebih massif,” ungkap Anggota DPR RI Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.
Selain peluang bekerja di luar negeri dengan jalur prosedural perlu alternatif lapangan pekerjaan yang lebih luas melihat dua terbesar faktor TPPO adalah tawaran pekerjaan di luar negeri.
“Angkatan kerja kita saat ini didominasi pekerja informal, seharusnya untuk jaminan kesejahteraan jangka panjang sektor formal lebih mendominasi. Buka lapangan pekerjaan lebih luas sebagai salah satu alternatif pencegahan TPPO dari hulu,” ungkap Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS tersebut. [PKS/ary]
