Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: gerindra.id
BATARA.INFO, Banyuasin – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan terhadap infrastruktur strategis yang menyentuh langsung aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian.
Menurutnya, peningkatan kemakmuran petani tidak dapat dipisahkan dari upaya menekan ongkos logistik serta memperbaiki sistem irigasi di seluruh daerah penghasil pangan.
“Untuk mendorong kemakmuran petani, kami di Komisi V bersama mitra kerja seperti Kementerian PUPR berfokus pada perbaikan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Salah satunya dengan menekan biaya logistik melalui peningkatan kualitas jalan di daerah-daerah sentra produksi,” ujar Andi Iwan kepada Parlementaria usai meninjau lapangan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai efisiensi biaya logistik menjadi salah satu kunci menekan harga pangan di tingkat konsumen sekaligus meningkatkan margin keuntungan bagi petani. Selama ini, tingginya biaya transportasi akibat infrastruktur yang rusak kerap membuat hasil panen tidak memiliki nilai jual optimal.
“Biaya angkut yang tinggi karena jalan rusak atau tidak terhubung dengan baik menyebabkan harga pangan di pasar melonjak. Petani rugi, konsumen juga dirugikan. Karena itu, peningkatan jalan desa dan jalan usaha tani menjadi perhatian serius kami di DPR,” tegasnya.
Maksimalkan Inpres Jalan Daerah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan, biaya logistik sektor pertanian Indonesia masih mencapai 29 persen dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang hanya 19–21 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada harga jual beras dan komoditas pangan lainnya, terutama di wilayah yang belum memiliki konektivitas jalan memadai.
Sementara itu, Kementerian PUPR melaporkan sekitar 34 persen jalan daerah masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, terutama di kawasan penghasil padi dan hortikultura.
Andi Iwan menjelaskan, DPR terus mendorong percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang telah berjalan dalam tiga tahap dan akan berlanjut dua tahun ke depan. Program tersebut menargetkan perbaikan lebih dari 10.000 kilometer jalan daerah.
“Saat ini sudah ada Inpres Jalan Daerah tahap pertama, kedua, dan bahkan tahap ketiga. Insya Allah akan terus berlanjut selama dua tahun berturut-turut untuk mendukung peningkatan infrastruktur ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Komisi V DPR meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis agar bisa mengakses program tersebut.
“Banyak usulan daerah yang tertunda hanya karena syarat administratif tidak lengkap. Karena itu, kami meminta agar pemda lebih proaktif menyiapkan data dukung, perencanaan, hingga desain teknis,” paparnya.
Optimalisasi Sistem Irigasi
Selain infrastruktur jalan, Komisi V juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem irigasi sebagai penopang utama produktivitas pangan nasional. DPR kini mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR untuk memaksimalkan fungsi irigasi premier, sekunder, hingga tersier.
“Kami akan meminta agar Ditjen SDA lebih memaksimalkan fungsi irigasi. Jaringan utama hingga saluran tersier di tingkat petani harus diperbaiki dan dirawat,” ungkap Andi Iwan.
Data Kementerian PUPR tahun 2025 mencatat, dari total 7,2 juta hektare lahan irigasi, sekitar 30 persen mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kerusakan tersebut berpotensi menurunkan produktivitas padi nasional hingga 1,5 juta ton per tahun. Karena itu, Komisi V menilai revitalisasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional jangka menengah dan panjang.
Infrastruktur untuk Kesejahteraan Petani
Andi Iwan menegaskan2025 bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan infrastruktur memberi manfaat langsung bagi petani. Jalan yang diperbaiki harus menghubungkan area produksi dengan pasar, dan irigasi yang dibangun harus benar-benar mengairi sawah rakyat, bukan hanya kawasan industri atau perkebunan besar,” tegasnya.
Upaya tersebut sejalan dengan laporan Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2025, yang menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 15 persen di wilayah yang mendapat dukungan infrastruktur jalan dan irigasi. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu contoh, dengan pertumbuhan produksi gabah mencapai 5,8 juta ton GKG, naik 8,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menutup pernyataannya, Andi Iwan berharap program perbaikan jalan daerah dan irigasi yang sedang berjalan dapat membawa manfaat nyata bagi petani.
“Tujuan akhirnya adalah kemakmuran petani. Ketika infrastruktur jalan dan irigasi terbangun dengan baik, maka biaya transportasi turun, hasil panen meningkat, dan harga jual menjadi lebih stabil. Itu yang sedang kita perjuangkan bersama,” tutupnya.
Editor: Batara Redaksi
Sumber: Parlementaria / DPR RI
